Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI TIMUR – Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih dihadapkan pada persoalan klasik yang belum juga teratasi: kekurangan sumber daya manusia. Kondisi ini tak hanya membebani pegawai yang ada, tetapi juga memengaruhi efektivitas layanan kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutim, Indra Wahyudi, mengungkapkan bahwa idealnya jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang operasional Samsat mencapai 40 hingga 50 orang. Namun, hingga pertengahan April 2025 ini, hanya terdapat sekitar 33 pegawai yang aktif bertugas, sebagian di antaranya ditugaskan di luar kantor induk.
“Dengan formasi yang ada sekarang, jika satu atau dua pegawai cuti atau sakit, langsung terasa dampaknya. Kami harus segera mencari pengganti, kadang seadanya saja. Sistemnya seperti tambal sulam,” ujar Indra saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/04/2025).
Menurutnya, sejumlah titik layanan seperti di Wahau dan Kaubun menjadi tantangan tersendiri dalam hal penempatan pegawai. Selain jaraknya yang cukup jauh dari kantor pusat, medan yang ditempuh pun tidak selalu aman. Indra menyebut ada kekhawatiran dari para pegawai yang pernah mengalami atau mengetahui kasus kecelakaan saat bertugas ke wilayah terpencil.
“Kami pernah kesulitan menempatkan pegawai di lokasi tertentu karena ada kejadian kecelakaan sebelumnya. Ini tentu menimbulkan rasa waswas dari pegawai, apalagi bagi mereka yang harus bepergian jauh dengan kendaraan pribadi,” tambahnya.
Situasi ini tak jarang berdampak langsung pada kualitas pelayanan, khususnya ketika volume permintaan meningkat atau ketika terjadi gangguan teknis. Indra menilai, dengan keterbatasan yang ada, pegawai dituntut bekerja ekstra, bahkan di luar beban kerja ideal mereka.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun otoritas terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini, termasuk menambah jumlah tenaga kerja di UPTD tersebut. Dengan tambahan personel, pelayanan publik, khususnya di bidang perpajakan kendaraan bermotor, diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan profesional.
“Pelayanan publik itu wajah pemerintah di mata masyarakat. Jadi kami sangat berharap agar kebutuhan dasar seperti SDM ini bisa segera dipenuhi,” tegas Indra. []
Redaksi03
