Atasi Mismatch, Kemnaker Fokuskan Vokasi ke KEK dan PSN

JAKARTA – Pemerintah mulai mengalihkan fokus kebijakan ketenagakerjaan ke pemenuhan kebutuhan riil industri dengan memprioritaskan penyesuaian pelatihan vokasi di kawasan industri strategis. Langkah ini ditandai dengan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengarahkan sisa kuota 60.000 peserta pelatihan vokasi nasional 2026 ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna menekan kesenjangan keterampilan tenaga kerja.

Kebijakan tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta, Kamis (23/04/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah dan pengelola kawasan industri untuk memastikan pelatihan tenaga kerja lebih tepat sasaran.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa arah kebijakan baru ini bertujuan menjawab kebutuhan spesifik industri yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pelatihan. “Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Kamis (23/04/2026).

Dalam forum tersebut terungkap bahwa ketidaksesuaian (mismatch) antara jenis pelatihan dan kebutuhan industri masih menjadi persoalan utama. Selain itu, faktor jarak antara Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dengan kawasan industri juga dinilai memengaruhi efektivitas penyerapan tenaga kerja.

Menaker menyebutkan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti hasil pemetaan kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan bersama pengelola KEK. “Tadi kita petakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, lebih konkret, lebih kolaboratif. Ada KEK yang bilang kami butuh pelatihan ke arah sini, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap. Ini yang insyaallah akan difasilitasi oleh Kemenko,” katanya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah juga akan memperluas pelaksanaan pelatihan dengan membuka peluang pelatihan langsung di fasilitas industri. Model ini diharapkan dapat mempercepat kesiapan tenaga kerja sekaligus menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan sektor industri secara langsung.

Selain pelatihan, program pemagangan melalui MagangHub 2026 akan diperluas ke seluruh 25 KEK di Indonesia. Program ini diharapkan memberikan pengalaman kerja nyata bagi peserta sekaligus meningkatkan peluang penempatan kerja setelah pelatihan selesai.

Menurut Menaker, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan industri yang dinamis.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. “Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM. Inilah yang lebih sustain. Mari kita buat gerakan peningkatan produktivitas bersama-sama,” pungkasnya. []

Redaksi