Headlines

Kemenag Diminta Koordinir Lembaga Amil Zakat

PARLEMENTARIA KALTIM- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banpemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub berharap kepada Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) untuk melakukan monitoring dan koordinasi kelompok atau lembaga-lembaga penarik zakat yang ada di Kaltim. Memasuki bulan suci Ramadhan, umat Islam berlomba-lomba untuk beramal sebanyak-banyaknya …

Read More »

Ada Oknum di Balik Illegal Mining

PARLEMENTARIA KALTIM – Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menduga terdapat oknum yang berada di balik aktivitas ilegal perusahaan tambang dalam daftar 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang masih beroperasi. Namun pihak Pansus tak membeber siapa oknum yang dimaksud. Wakil …

Read More »

Tambang Ilegal Merajalela, Presiden RI Diminta Beri Atensi

PARLEMENTARIA KALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur berencana melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal menjamurnya tambang ilegal yang bercokol di Bumi Etam Kaltim. Hal ini diusulkan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) Mathinus saat melakukan  interupsinya dalam Rapat Paripurna DPRD …

Read More »

Mengungkap Illegal Mining di Gunung Tengkorak

APARAT POLRI KE MANA!? Kawasan Gunung Tengkorak, tak jauh dari lokasi IKN, diduga kuat berlangsung kegiatan eksploitasi batu bara ilegal. IUP-nya diduga palsu yang dipegang PT Tata Kirana Megajaya. Wakil rakyat dari ‘Gedung Karang Paci’ yang tergabung dalam Pansus IP mengungkapnya. PARLEMENTARIA KALTIM – Panitia Khusus Investigasi Pertambangan (Pansus IP) …

Read More »

Ubah Mindset Masyarakat Supaya Program Kotaku Berhasil

PARLEMENTARIA SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Samri Shaputra menyoroti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digagas Pemerintah Kota Samarinda Pada awal tahun 2022 lalu. Hal tersebut diungkapkan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat ditemui awak media …

Read More »

Target, Pengesahan RTRW Sebelum Puasa

PARLEMENTARIA KALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera menjadwalkan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042 yang merupakan revisi Perda RTRW 2016-2036. Agenda tersebut ditargetkan berlangsung sebelum bulan puasa tahun  ini yang jatuh pada minggu keempat Maret 2023 …

Read More »

PC PMII Samarinda Tuntut Transparansi Proyek RS Korpri

SAMARINDA – Kader dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Samarinda mengelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) guna menyuarakan tuntutan mereka pada pembangunan gedung Rumah Sakit (RS) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Kaltim. …

Read More »

JPU Kejari Kukar, Penegak Hukum Yang Melawan Hukum

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dituding sebagai penegak hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. JPU itu adalah Edi Setiawan yang menangani perkara pemalsuan surat yang diregistrasi di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong nomor 8/Pid.B/2018/Pn Trg tanggal 8 Maret 2018 dan di …

Read More »

Samarinda Tak Boleh 100% Bebas Tambang

PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Mimpi Wali Kota Samarinda menjadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini menjadi zona bebas tambang pada tahun 2026 mendapatkan dukungan dari wakil rakyat. Salah seorangnya adalah Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Samri Shaputra.  Hal tersebut disampaikan Samri, sapaan akrab …

Read More »

Kegiatan DPRD Tak Boleh Menggunakan Logo Partai

PARLEMENTARIA KALTIM – 14 Desember 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Setelah penetapan itu ternyata tak ada lagi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang boleh menggunakan logo parpol. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com