Cegah Karhutla, Perusahaan Perkebunan Barito Timur Didorong Siaga

Pemkab Barito Timur memperkuat koordinasi dengan perusahaan perkebunan untuk memastikan pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, serta respons cepat terhadap potensi karhutla selama musim kemarau.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng), mendorong penguatan kesiapsiagaan perusahaan perkebunan dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, hingga percepatan respons ketika muncul kebakaran.

Penguatan peran dunia usaha tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi meningkatnya potensi karhutla pada musim kemarau.

Bupati Bartim M. Yamin bersama sejumlah pimpinan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Bartim mengikuti rapat koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat (04/09/2026).

Rapat yang dimulai pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) itu membahas upaya memperkuat pencegahan sekaligus kesiapan penanganan kebakaran di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan kerawanan karhutla di berbagai wilayah Kalteng, sebagaimana dilansir Media Center Barito Timur, Jumat, (04/09/2026).

Keterlibatan perusahaan perkebunan dinilai penting karena kawasan usaha perkebunan, termasuk kelapa sawit, menjadi salah satu wilayah yang memerlukan pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran.

Kolaborasi pemerintah dan perusahaan diarahkan tidak hanya pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga pada langkah pencegahan. Pemantauan titik rawan, kesiapan personel, ketersediaan peralatan pemadam, serta kemampuan merespons secara cepat menjadi bagian yang perlu diperkuat di sekitar kawasan perkebunan.

Bagi Bartim, upaya tersebut menjadi penting karena dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan lingkungan. Kebakaran juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.

Koordinasi dengan perusahaan perkebunan diharapkan membuat pola pencegahan dan penanganan karhutla di Bartim semakin terpadu. Kesiapan sejak dini juga dibutuhkan agar titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha, pengawasan kawasan rawan serta kesiapan sumber daya penanggulangan diharapkan semakin kuat sehingga risiko karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan. []

Redaksi