Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BEIJING – Pemerintah China memberikan dukungan penuh terhadap langkah Thailand yang memutuskan pasokan listrik ke beberapa wilayah di Myanmar. Langkah tersebut dilakukan untuk menanggulangi penipuan telekomunikasi lintas negara yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar AS.
Keputusan Thailand ini mendapat respons positif dari pemerintah China yang berharap tindakan tegas ini menjadi solusi efektif dalam memberantas sindikat penipuan yang selama ini beroperasi di sepanjang perbatasan kedua negara.
Dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Rabu (05/02/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa China terus berupaya keras untuk mendorong negara-negara terkait agar bersama-sama mencari solusi yang komprehensif melalui dialog.
“Kami menyambut baik langkah tegas yang diambil oleh Thailand dalam menangani penipuan telekomunikasi lintas batas,” ujarnya.
Thailand memutuskan pasokan listrik ke lima lokasi di Myanmar yang diketahui menjadi pusat aktivitas penipuan daring, perjudian ilegal, dan promosi investasi palsu. Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan Nasional.
Dalam sebuah siaran langsung televisi, Anutin menjelaskan bahwa pemutusan listrik ini merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi aktivitas ilegal yang merugikan Thailand.
Setiap harinya, penipuan dari wilayah tersebut menelan kerugian sekitar 2,3 juta dolar AS di Thailand, sementara pendapatan listrik dari area tersebut hanya sekitar 17,8 juta dolar AS per tahun.
Lin Jian juga menegaskan bahwa China siap bekerja sama dengan Thailand dan negara lainnya dalam memperkuat penegakan hukum.
“Kami akan terus meningkatkan kolaborasi dalam menindak tegas segala bentuk perjudian daring dan penipuan telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah melindungi keselamatan warga negara China di luar negeri dan menjaga kelancaran lalu lintas di perbatasan,” tambah Lin.
Selain itu, Lin menegaskan posisi China yang konsisten dalam menanggapi migrasi ilegal.
“China dengan tegas menentang segala bentuk migrasi ilegal dan segala tindakan yang mendukungnya. Kami menjunjung tinggi supremasi hukum dan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Meski telah ada pemutusan pasokan listrik, sejumlah laporan menyebutkan bahwa salah satu kompleks penipuan masih beroperasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari pemutusan listrik terhadap operasi sindikat penipuan lainnya yang berada di area tersebut.
Pabrik-pabrik penipuan yang diduga dijalankan oleh sindikat kejahatan asal China telah tersebar di Myanmar, terutama di wilayah yang dilanda konflik sejak kudeta militer pada 2021.
Banyak pekerja migran yang terjebak dalam penipuan ini, dipaksa bekerja di kompleks-kompleks yang dijaga ketat oleh aparat. Diperkirakan ada sekitar 6.500 korban dari 23 negara yang ditahan di kompleks-kompleks penipuan tersebut, termasuk sekitar 4.500 warga negara China.
Salah satu lokasi utama kegiatan penipuan berada di kota Myawaddy, yang terletak di tepi sungai yang membatasi Thailand dan Myanmar. Di sana, sindikat penipuan memanfaatkan fasilitas listrik dan telekomunikasi yang lebih maju dari Thailand untuk mendukung operasinya.
Meskipun operasi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dilindungi oleh aparat yang terlibat korupsi, langkah Thailand untuk memutuskan pasokan listrik menunjukkan tekad negara tersebut dalam menanggulangi masalah ini.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini tengah berada di Beijing untuk bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, turut mendukung upaya Thailand untuk mengurangi dukungan terhadap aktivitas kriminal di perbatasan.
Sebelumnya, pada 2023, pasokan listrik ke Shwe Kokko dan Lay Kay Kaw di kota Myawaddy juga sempat dihentikan setelah kontrak dengan pemerintah Myanmar berakhir, meskipun bisnis di wilayah yang terkena dampak tetap beroperasi tanpa hambatan.
Tindakan tegas ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari Thailand dan China untuk memberantas kejahatan lintas negara yang merugikan kedua negara, sekaligus meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi penipuan dan perjudian ilegal. []
Redaksi03
