Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Indonesia menekankan pentingnya integrasi teknologi, data, dan kolaborasi global dalam menghadapi tantangan kependudukan di forum PBB.
NEW YORK – Indonesia menekankan pentingnya transformasi digital dan kebijakan berbasis data dalam menghadapi tantangan kependudukan global saat forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung di Markas Besar PBB pada 13–17 April 2026.
Dalam Sidang ke-59 Komisi Kependudukan dan Pembangunan atau Commission on Population and Development (CPD), pemerintah Indonesia memaparkan strategi jangka panjang untuk merespons perubahan demografi, termasuk peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dan kesiapan tenaga kerja menghadapi era artificial intelligence (AI) serta otomasi.
Delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, yang menyampaikan bahwa pemerintah telah meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahap pertama 2025–2029 sebagai panduan implementasi lintas sektor hingga tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menegaskan perlunya kolaborasi global untuk menjawab tantangan kependudukan yang semakin kompleks, termasuk transisi demografi dan ketimpangan akses layanan dasar.
Selain itu, pemerintah menyoroti pengembangan Sistem Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu sebagai fondasi kebijakan berbasis bukti. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi identifikasi kelompok rentan serta memperkuat efektivitas intervensi pembangunan.
Pendekatan pembangunan sumber daya manusia turut menjadi fokus, melalui strategi siklus hidup yang mencakup program keluarga berencana, peningkatan kesehatan reproduksi, intervensi gizi, serta perlindungan perempuan dan anak. Upaya ini disebut berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disampaikan sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kualitas generasi mendatang, dengan cakupan lebih dari 55 juta penerima manfaat pada 2025, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pemerintah menegaskan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen kunci dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, integrasi kebijakan, teknologi, dan kerja sama internasional diharapkan mampu memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia di tengah dinamika global. []
Redaksi1
