Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Wamenaker Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan serikat pekerja untuk mencari solusi atas perselisihan hubungan industrial di tengah tekanan pasar ekspor global.
JAWA BARAT – Pemerintah mendorong penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan serikat pekerja melalui dialog bipartit agar hak pekerja tetap terlindungi dan keberlangsungan usaha di sektor manufaktur tetap terjaga.
Upaya itu dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memfasilitasi pertemuan antara manajemen dan serikat pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Selasa (12/05/2026), sebagaimana dilansir Sumber Berita, Rabu (13/05/2026).
Pertemuan tersebut digelar di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak terhadap industri manufaktur, termasuk melemahnya permintaan pasar ekspor. Kondisi itu turut memengaruhi aktivitas produksi perusahaan yang merupakan bagian dari Michelin Group.
“Seluruh pihak perlu mengutamakan penyelesaian melalui dialog bipartit dengan tetap menjaga kondusivitas hubungan industrial di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi sektor industri manufaktur,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat melakukan pertemuan dengan manajemen dan serikat pekerja PT Multistrada Arah Sarana Tbk di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/05/2026).
Afriansyah mengapresiasi sikap manajemen dan serikat pekerja yang masih membuka ruang komunikasi. Menurut dia, dialog dan musyawarah menjadi jalan penting agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tidak mengganggu keberlangsungan usaha maupun perlindungan hak pekerja.
“Pemerintah mendorong agar seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan dialog yang sehat. Semua pihak perlu menahan diri serta mengutamakan penyelesaian hubungan industrial melalui mekanisme resmi,” katanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menugaskan mediator hubungan industrial untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua pihak. Pendampingan tersebut mencakup pembahasan berbagai usulan penyesuaian ketenagakerjaan yang berkembang dalam proses dialog.
Afriansyah berharap kehadiran mediator dapat mempercepat tercapainya kesepakatan yang adil. Ia menekankan pentingnya titik temu agar aktivitas perusahaan dapat kembali berjalan normal tanpa mengabaikan kepentingan pekerja.
“Saya berharap proses dialog dapat segera menghasilkan titik temu sehingga aktivitas operasional perusahaan kembali berjalan normal dan hubungan industrial tetap terjaga secara harmonis,” ujarnya.
PT Multistrada Arah Sarana Tbk saat ini menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan pasar ekspor global. Situasi tersebut berdampak pada aktivitas produksi perusahaan dan mendorong sejumlah penyesuaian operasional dalam beberapa tahun terakhir.
Tekanan industri tersebut diperkirakan masih berlanjut pada 2026 seiring perlambatan permintaan pasar global. Sebagai bagian dari penyesuaian, perusahaan sebelumnya menyampaikan rencana penyesuaian ketenagakerjaan.
Namun, pemerintah meminta seluruh proses tetap ditempuh melalui mekanisme resmi dan mengedepankan komunikasi. Perundingan antara manajemen dan serikat pekerja diharapkan menjadi ruang untuk mencari solusi yang tidak merugikan pekerja serta tetap menjaga daya tahan perusahaan.
Melalui fasilitasi tersebut, pemerintah berharap penyelesaian perselisihan di PT Multistrada Arah Sarana Tbk dapat menjadi contoh pentingnya dialog sosial dalam menghadapi tekanan ekonomi global, khususnya di sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. []
Redaksi
