DPR menyiapkan pansus dan sistem terpadu untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dengan fokus pada kasus komunal berdampak luas.
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan fokus utama pada penanganan konflik pertanahan berskala luas yang melibatkan masyarakat, korporasi, hingga institusi, guna menciptakan sistem penyelesaian yang lebih terintegrasi dan efektif.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan, pembentukan pansus tidak hanya bertujuan merumuskan kebijakan strategis, tetapi juga memastikan respons cepat terhadap persoalan agraria di lapangan melalui mekanisme terpadu. “Pansus ini kita desain untuk menjawab kebutuhan reforma agraria yang komprehensif, termasuk memastikan setiap persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Saan dalam audiensi bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Media Indonesia, Senin, (04/05/2026).
Sebagai bagian dari strategi tersebut, DPR menyiapkan pembentukan command center guna mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait konflik agraria. Selain itu, lembaga legislatif juga tengah mengkaji pembentukan badan pelaksana reforma agraria agar implementasi kebijakan berjalan lebih optimal di tingkat lapangan.
Dalam pendekatan penyelesaian konflik, DPR akan memprioritaskan konflik komunal yang dinilai memiliki dampak lebih luas dibandingkan kasus individual. “Kalau masalah personal akan terselesaikan, sehingga kita fokus pada konflik yang bersifat komunal agar penyelesaiannya lebih sistematis dan berdampak luas,” jelas dia.
DPR juga berencana melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap konflik pertanahan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk yang melibatkan masyarakat dengan pihak korporasi maupun institusi negara. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa agraria sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan nasional ke depan. []
Redaksi1
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan