DPRD Kaltim Didemo, Ketua Masih di Magelang Saat Massa Desak Audit

Ribuan mahasiswa dan masyarakat mendesak DPRD Kaltim meningkatkan pengawasan, termasuk membuka opsi hak interpelasi dan audit kebijakan Pemprov Kaltim.

SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/04/2026). Aksi tersebut mendesak DPRD Kaltim menggunakan hak angket serta melakukan audit terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai bermasalah.

Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diwarnai orasi bergantian dari berbagai perwakilan massa. Mereka menyoroti penurunan kualitas tata kelola pemerintahan di Kaltim dalam satu tahun terakhir, terutama terkait transparansi anggaran dan akuntabilitas.

Dalam forum terbuka di depan gedung DPRD Kaltim, perwakilan APMKT membacakan pakta integritas yang ditujukan kepada anggota dewan. Dokumen tersebut berisi komitmen moral dan politik agar DPRD tidak bersikap pasif terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Kamarul Azwan, menyoroti dugaan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi pemerintah. Ia mencontohkan renovasi rumah dinas dan fasilitas pendukung dengan nilai sekitar Rp25 miliar yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.

“Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen agar DPRD tidak diam. Kami menuntut audit total terhadap kebijakan pemerintah provinsi,” ujar Azwan.

Selain isu anggaran, massa juga menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan daerah, termasuk indikasi konflik kepentingan dalam penunjukan jabatan strategis. Massa mendesak DPRD Kaltim bersikap independen dan tidak menjadi perpanjangan tangan eksekutif.

Menanggapi tuntutan tersebut, unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRD Kaltim menemui demonstran dan melakukan dialog terbuka. DPRD menyatakan kesediaannya menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tuntutan massa.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan pihaknya akan meningkatkan transparansi dan ketelitian dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemprov Kaltim serta membawa hasil kesepakatan ke dalam rapat pimpinan (Rapim).

“Kami DPRD Kaltim menjadi Lebih transparan dan teliti sebagai pengawas terhadap pemerintah provinsi Kaltim, dengan kesepakatan yang disepakati tadi dalam waktu yang dekat kami akan membawa ke rapim termasuk unsur pimpinan DPRD Kaltim,” ujar Ekti.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi sebagai bagian dari langkah pengawasan. Hasil pembahasan, termasuk kesimpulan dan tindak lanjut, akan disampaikan kepada publik setelah melalui proses internal dengan target pembahasan paling lambat Selasa pekan depan.

“Termasuk hak interpelasi DPRD Kaltim akan kami bahas dan hasil kesepakatan lainnya kemudian kesimpulan hasilnya akan kami sampaikan dan Paling lambat akan dibahas Selasa depan,” katanya.

Ekti menjelaskan, Ketua DPRD Kaltim tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan nasional di Magelang dan dijadwalkan kembali melalui Jakarta sebelum menuju Balikpapan.

“Ketua DPRD Kaltim tidak dapat hadir, kemungkinan sore datang dari Magelang ke Jakarta baru kemudian ke Balikpapan karena sedang mengikuti retreat semu ketua DPRD provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di Magelang,” tutupnya. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah