Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Muhammad Samsun menilai hak angket sulit diwujudkan tanpa dukungan lintas fraksi, tetapi Fraksi PDIP DPRD Kaltim memastikan pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran Pemprov Kaltim tetap diperketat.
SAMARINDA – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, menilai usulan hak angket sulit diwujudkan tanpa dukungan lintas fraksi dan terpenuhinya kuorum rapat paripurna. Di tengah dinamika tersebut, Fraksi PDIP DPRD Kaltim memilih memperketat pengawasan terhadap kebijakan dan pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Agenda rapat paripurna usulan hak angket sebelumnya tertunda karena jumlah anggota DPRD Kaltim yang hadir belum memenuhi kuorum. Kondisi itu, menurut Samsun, menunjukkan bahwa pelaksanaan hak angket tidak hanya bergantung pada persyaratan formal, tetapi juga dukungan politik dari fraksi-fraksi di parlemen.
“Untuk hak angket sulit dilakukan dan sampean (anda, red) tahu kalkulasinya,” ujar Samsun saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (04/08/2026).
Samsun menjelaskan, hak angket merupakan instrumen DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas. Namun, penggunaannya harus melalui mekanisme parlemen serta tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh satu fraksi.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu memandang hak angket sebagai langkah untuk menggulingkan atau menjatuhkan kepala daerah. Instrumen tersebut, kata Samsun, seharusnya dipahami sebagai bagian dari pengawasan agar pemerintahan berjalan pada jalur yang benar dan kebijakannya berpihak kepada kepentingan publik.
“Kita melihat realita saja, tujuan hak angket tidak akan menjatuhkan gubernur dan kita ingin melihat pemerintah berjalan dengan baik. Demo kawan-kawan mahasiswa dan upaya hak angket yang pernah dilakukan oleh DPRD Kaltim itu cukup memberikan pembelajaran dan warning dalam jalannya pemerintahan daerah. Kalau kemudian kembali ke jalan yang benar, itu tujuan kami supaya kembali ke jalan yang benar,” kata Samsun.
Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) itu mengakui Fraksi PDIP tidak dapat memperjuangkan hak angket seorang diri tanpa dukungan fraksi lain. Meski demikian, Fraksi PDIP akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
“Kalau PDIP sendiri? Harus terus teriak, jadi fungsi kontrol tetap kami perketat dan perkuat,” tutur Samsun.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi PDIP DPRD Kaltim saat ini memberikan perhatian serius terhadap proses pembahasan anggaran daerah. Setiap program dan alokasi anggaran akan diperiksa untuk memastikan penggunaannya efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Hari ini sedang ada pembahasan anggaran dan kami pelototi satu persatu, tidak mau lagi kami kecolongan. Itu salah satunya bentuk pengawasan,” jelas anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut.
Fraksi PDIP berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah kekeliruan kebijakan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program Pemprov Kaltim benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
