Kalsel Perkuat Strategi Penurunan Stunting Lewat Kajian

Dinkes Kalsel dan FKIK ULM menggabungkan data, kajian, dan masukan lintas sektor untuk merumuskan strategi penurunan stunting yang lebih tepat sasaran.

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyiapkan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting dengan mengandalkan kajian berbasis data dan bukti. Langkah tersebut dirumuskan melalui kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dinkes Kalsel) dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) melalui forum Focus Group Discussion (FGD).

Penyusunan policy brief itu diarahkan untuk mengidentifikasi penyebab tingginya angka stunting di sejumlah daerah sekaligus merumuskan intervensi yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi acuan tidak hanya bagi daerah yang menjadi lokus, tetapi juga kabupaten lainnya di Kalsel.

Mewakili Kepala Dinkes Kalsel, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Rahmadi, mengatakan kerja sama dengan FKIK ULM diperlukan untuk mengurai faktor penyebab stunting secara lebih mendalam. “Kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ini bertujuan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya stunting di suatu daerah. Hasil kajian ini nantinya menjadi rekomendasi dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten yang menjadi lokus,” ujar Rahmadi di Banjarbaru, Senin (24/8/2026), sebagaimana diberitakan Diskominfomc, Senin (24/08/2026).

Menurut Rahmadi, kajian tersebut diharapkan memperluas penggunaan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan. “Posisinya akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan, termasuk bagi kabupaten lain, sehingga upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

FGD juga memperlihatkan bahwa persoalan stunting membutuhkan kontribusi lintas sektor. Dinas Pertanian memberikan masukan mengenai ketersediaan dan ketahanan pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyoroti penguatan data kependudukan, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan masukan mengenai perencanaan dan pengalokasian anggaran.

“Masukannya cukup banyak, terutama terkait kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan di masing-masing daerah. Dari Dinas Pertanian misalnya terkait ketersediaan dan ketahanan pangan, kemudian dari Dukcapil terkait data kependudukan, dan Bappeda memberikan masukan mengenai anggaran agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Rahmadi.

Penyusunan dokumen kebijakan dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain pengumpulan data sekunder di daerah dengan melibatkan lintas sektor, telaah dokumen, dan FGD. Tahapan tersebut ditujukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada kajian, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Pada kesempatan ini kami berharap seluruh sektor terkait dapat berperan aktif memberikan masukan, baik mengenai permasalahan, tantangan, maupun upaya yang sudah dilakukan. Dengan demikian, hasil policy brief nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” katanya.

Dari sisi capaian, Rahmadi menyebut prevalensi stunting Kalsel berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 berada di kisaran 22,97 persen dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil survei terbaru untuk 2025 hingga 2026 belum tersedia sehingga angka survei masih menjadi rujukan utama dalam pengukuran tingkat nasional.

Rahmadi menilai penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan. Intervensi kesehatan hanya merupakan bagian dari upaya yang harus berjalan bersama sektor lain, terutama dalam menangani faktor-faktor sosial, pangan, kependudukan, dan perencanaan pembangunan.

“Stunting ini merupakan permasalahan yang kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Intervensi kesehatan secara spesifik hanya menyelesaikan sekitar 30 persen masalah, sedangkan sekitar 70 persen merupakan intervensi sensitif yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor,” tegasnya.

Melalui penyusunan policy brief tersebut, Pemprov Kalsel menargetkan tersedianya alternatif strategi yang lebih terarah dan sesuai kondisi daerah. Rekomendasi berbasis data diharapkan membantu pengambil kebijakan menentukan prioritas intervensi sehingga percepatan pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. []

Redaksi08