Kemnaker Gunakan AI untuk Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja

Kemnaker memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membaca kebutuhan industri, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, dan menyusun pelatihan tenaga kerja berbasis data.

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengoptimalkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, serta merancang program pelatihan yang lebih sesuai dengan perkembangan industri.

Pemanfaatan AI tersebut diharapkan membuat kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi hanya bertumpu pada asumsi, tetapi disusun berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan dunia kerja akibat transformasi digital.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah kebutuhan industri, metode pembelajaran, hingga cara pemerintah merumuskan kebijakan publik.

“Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial,” ujar Cris dalam webinar bertema “AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja & Perencanaan Pelatihan”, sebagaimana dilansir Kemnaker, Jumat, (17/07/2026).

Menurut Cris, AI memiliki empat peran penting dalam pengembangan ekosistem ketenagakerjaan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan pekerja di berbagai sektor industri secara cepat, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi atau skill gap, serta menyusun pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri global.

AI juga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dapat dirancang berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan.

Meski demikian, Cris mengingatkan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu. Keberhasilan transformasi ketenagakerjaan tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM), baik aparatur pemerintah maupun tenaga kerja.

Kesiapan itu mencakup kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, penguasaan teknologi, serta kemauan menjalankan pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Peningkatan kapasitas SDM dinilai penting agar penggunaan AI benar-benar memberikan manfaat terhadap pelayanan publik dan daya saing tenaga kerja.

“Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global,” ujarnya.

Cris menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat transformasi ketenagakerjaan, antara lain jumlah tenaga kerja yang melimpah, semangat gotong royong, serta budaya belajar digital yang terus berkembang. Modal tersebut perlu dipadukan dengan pemanfaatan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan tersebut, Kemnaker berharap terbentuk ruang pertukaran gagasan yang mampu memperkuat ekosistem pengembangan SDM modern, inklusif, dan berbasis data. Pemanfaatan AI secara terarah diharapkan membuat program pelatihan lebih relevan, memperkecil kesenjangan kompetensi, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. []

Redaksi