Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda guna membahas transparansi pengelolaan retribusi parkir. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa permasalahan parkir tidak hanya terkait teknis di lapangan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Parkir bukan sekadar soal lahan atau juru parkir (jukir), tapi juga menyangkut potensi pendapatan daerah. Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi sumber PAD yang besar. Namun, jika tidak diawasi, akan terus muncul masalah, mulai dari kebocoran pendapatan hingga konflik di lapangan,” ujar Iswandi dalam rapat yang digelar di kantor DPRD Samarinda, Senin (10/03/2025).
Iswandi menyarankan agar Dishub segera melakukan inventarisasi titik-titik parkir potensial di Samarinda. Dengan data akurat, pemerintah dapat mengetahui potensi pendapatan sektor parkir secara jelas setiap tahunnya. “Harus ada perhitungan yang jelas. Berapa kendaraan yang parkir di satu titik dalam sehari, seminggu, hingga sebulan? Dari data itu, kita bisa melihat berapa besar potensi pendapatan yang bisa dihasilkan,” tegasnya.
Untuk memastikan keakuratan data, ia mengusulkan agar survei melibatkan mahasiswa atau akademisi guna menganalisis langsung kondisi di lapangan. “Mahasiswa bisa dilibatkan untuk survei, menghitung jumlah kendaraan di titik-titik tertentu. Dengan begitu, hasilnya lebih objektif,” tambahnya.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah menerapkan sistem lelang untuk titik-titik parkir potensial. Iswandi menilai, dengan mekanisme ini, pengelolaan parkir akan lebih profesional dan bebas dari campur tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Daripada ribut dengan preman, jukir liar, atau organisasi massa yang bermain di parkiran, lebih baik kita lelang saja,” tegas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Menurutnya, sistem lelang akan menentukan standar harga dasar berdasarkan potensi pendapatan dari tiap zona parkir. Misalnya, jika satu titik parkir menghasilkan Rp500 ribu per minggu, pengelola dapat mengajukan penawaran dengan nilai yang lebih tinggi. “Siapa yang berani memberikan penawaran lebih tinggi, dia yang menang. Dengan cara ini, pemerintah bisa memperoleh angka yang jelas terkait pendapatan parkir,” jelasnya.
Dengan sistem ini, kebocoran pendapatan dapat diatasi. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan tetap diperketat agar tidak ada penyimpangan setelah pemenang lelang ditetapkan. Selain pengelolaan retribusi, Iswandi juga menyoroti maraknya parkir liar yang menyebabkan kemacetan, terutama truk dan kontainer yang kerap parkir sembarangan di jalanan kota. “Truk dan kontainer yang parkir sembarangan harus segera ditertibkan. Jangan sampai ada korban jiwa dulu baru kita bertindak,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan kantong parkir khusus untuk kendaraan besar agar tidak mengganggu lalu lintas. “Kalau memang butuh lahan parkir khusus, kita cari dan siapkan. Yang penting jangan sampai mereka parkir di bahu jalan atau lokasi yang menghambat lalu lintas,” tambahnya.
Iswandi menegaskan bahwa DPRD siap mendukung Dishub dalam mencari solusi, baik dalam penyediaan anggaran maupun regulasi baru. “Kami di DPRD tidak ingin mencari kesalahan atau menghakimi Dishub. Kami ingin mencari solusi. Kalau ada kendala anggaran, mari kita bahas bersama. Kalau perlu perda baru, kita siapkan regulasinya,” ujarnya.
DPRD juga memastikan akan mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan. “Kalau anggaran sudah diberikan, kami akan memastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Jangan sampai ada uang rakyat yang disalahgunakan,” tegasnya.
Melalui langkah-langkah ini, Iswandi berharap permasalahan parkir di Samarinda dapat segera teratasi. Dengan sistem yang lebih transparan, profesional, dan terkendali, pengelolaan parkir diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah. “Kami ingin sistem parkir yang jelas, tanpa pungli, tanpa kebocoran, dan bisa memberikan pemasukan optimal bagi daerah. Ini bukan hanya tanggung jawab Dishub, tapi tanggung jawab kita semua,” tutupnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Hadi Purnomo
