Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MALINAU – Pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kini tengah menjadi sorotan nasional. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mulai melakukan pengukuran kinerja pembangunan menggunakan Instrumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai alat untuk menilai sejauh mana kemajuan pembangunan di wilayah perbatasan benar-benar terasa bagi masyarakat.
Kegiatan evaluasi yang digelar langsung di Malinau ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi warga di tapal batas negara.
“Aspek utama yang dinilai dalam IPKP meliputi lintas batas, transportasi, dan pertemanan komunitas. Dari tiga variabel itu dikembangkan sejumlah indikator agar hasilnya lebih objektif dan terarah,” ujar Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, saat ditemui di Malinau, Senin (03/11/2025).
Ia menjelaskan, IPKP menjadi alat ukur strategis untuk melihat seberapa jauh daerah perbatasan seperti Malinau berhasil membangun akses, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas ekonomi dan sosial. “Tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya terkait pengukuran kinerja pembangunan,” katanya.
Selain evaluasi, kegiatan BNPP juga diisi dengan Forum Group Discussion (FGD) bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan lokal. Dalam forum itu, berbagai isu strategis muncul, terutama soal infrastruktur dasar yang dinilai masih jauh dari memadai.
“Permasalahan infrastruktur masih menjadi hal krusial. Konektivitas yang belum maksimal membuat logistik dan pelayanan publik ke wilayah perbatasan belum berjalan optimal,” tambah Brigjen Topri.
Kondisi jalan dan sarana transportasi yang terbatas disebut masih menjadi penghambat utama pemerataan pembangunan. Akibatnya, arus barang dan pelayanan publik menuju desa-desa di perbatasan sering terhambat, sementara masyarakat di wilayah itu berharap segera merasakan pembangunan yang setara dengan kawasan perkotaan.
BNPP berencana merumuskan rekomendasi strategis yang akan disampaikan ke kementerian teknis agar persoalan dasar seperti infrastruktur dan akses publik segera ditangani. Dengan pengukuran kinerja berbasis data IPKP, pemerintah berharap arah pembangunan kawasan perbatasan makin jelas, terukur, dan berkeadilan. []
Admin03
