Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kaltara meminta perangkat daerah mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program agar target pembangunan dapat diukur serta manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong seluruh perangkat daerah mengubah pola kerja agar keputusan pemerintahan lebih cepat diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto saat memimpin rapat bersama seluruh kepala perangkat daerah di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/09/2026). Rapat difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
Denny meminta setiap perangkat daerah tidak berhenti pada penyusunan program dan penggunaan anggaran, tetapi memastikan setiap kegiatan memiliki target, penanggung jawab, batas waktu, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Hari ini saya ingin mengajak seluruh kepala Perangkat Daerah melihat kembali cara kita bekerja. Arahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harus sampai menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Denny, sebagaimana diberitakan Dkisp, Senin, (21/09/2026).
Menurut Denny, arah tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengamanatkan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan inovatif. Untuk mewujudkannya, proses pengambilan keputusan perlu dipercepat, berbagai hambatan segera diidentifikasi, dan hasil pembangunan dikawal secara bersama.
Dalam pengendalian program, setiap perangkat daerah diminta memahami lima aspek utama, yakni target program, alokasi anggaran, pekerjaan yang harus diselesaikan, hambatan di lapangan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Sejumlah indikator dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 juga menjadi perhatian, antara lain indeks infrastruktur daerah, kemajuan desa perbatasan, akses sanitasi aman, ketahanan pangan, investasi, rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan, kemampuan literasi minimum satuan pendidikan, prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, serta indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peralihan pengukuran dari SPBE menuju Indeks Pemdi mulai diperkuat pada 2026 sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Pemprov Kaltara juga akan mendorong pola rapat pimpinan yang lebih berbasis masalah dan data. Bahan pembahasan diharapkan telah dipelajari sebelum rapat sehingga waktu pertemuan dapat diarahkan untuk menentukan keputusan dan langkah penyelesaian.
“Setelah jelas, tetapkan tindakan, penanggung jawab, dan batas waktunya,” tegasnya.
Penguatan tata kelola turut diarahkan melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan data yang terpercaya. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penerapan satu definisi dan satu sumber data agar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan memiliki dasar informasi yang sama.
Dalam rapat tersebut, Denny juga memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara atas pembentukan Tim Kaltara Saber Hoaks. Tim tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Sementara itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan untuk menopang 10 bidang prioritas, yakni konektivitas, perbatasan, pangan, investasi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pemerintahan.
Denny juga menekankan perlunya kolaborasi Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mempercepat pelaksanaan program, ia memperkenalkan tiga kebiasaan kerja yang harus diperkuat, yaitu cepat memutuskan, cepat melaksanakan, dan cepat mengoreksi.
“30 hari pertama untuk membaca kondisi dan memetakan masalah, 100 hari untuk perbaikan yang bisa dirasakan, enam bulan sistem mulai berjalan, dan dalam satu tahun hasilnya harus dapat diukur. Masyarakat menunggu pelayanan yang lebih baik,” pungkas Sekprov Denny. []
Redaksi 03
