Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyelenggarakan rapat pleno tertutup pada Kamis (08/05/2025) untuk menetapkan ketua baru periode 2025–2030.
Rapat yang dihadiri seluruh anggota Bawaslu Kaltara tersebut berlangsung sejak pukul 14.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 17.15 WITA. Setelah melalui proses musyawarah internal yang cukup panjang, forum akhirnya memutuskan satu nama yang akan memimpin lembaga pengawas pemilu tersebut untuk lima tahun ke depan.
Yakobus Malyantor Iskandar resmi ditetapkan sebagai Ketua Bawaslu Kalimantan Utara masa bakti 2025–2030, berdasarkan hasil rapat pleno tersebut.
Usai terpilih, Yakobus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekannya sesama pimpinan dan anggota Bawaslu. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di Bawaslu dijalankan dengan prinsip kolektif kolegial.
“Terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Prinsip kerja kita tetap kolektif kolegial,” ujarnya.
Dengan terpilihnya ketua baru, terjadi pula perubahan dalam struktur kepemimpinan dan pembagian koordinator divisi (kordiv) di Bawaslu Kaltara. Setiap anggota kini memiliki tanggung jawab masing-masing dalam divisi tertentu dan wilayah koordinasinya.
Fadliansyah ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dengan wilayah koordinasi Kota Tarakan. Herry Fitrian Armandita mengemban tugas sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Humas), dengan wilayah kerja Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.
Sementara itu, Donny dipercaya sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi, yang membawahi Kabupaten Nunukan. Terakhir, Ruliyana menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan, dengan wilayah koordinasi Kabupaten Malinau.
Dengan susunan kepemimpinan yang baru ini, Bawaslu Kaltara diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas pengawasan serta menjaga integritas pemilu di provinsi termuda di Indonesia tersebut.[]
Redaksi12
