Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PPU mengajukan 41 program prioritas dalam Musrenbang RKPD Kaltim 2027 untuk memperkuat peran sebagai mitra strategis pembangunan IKN.
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penyampaian 41 usulan program prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/04/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar mengatakan puluhan usulan tersebut difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna memperkuat posisi PPU sebagai wilayah strategis penyangga IKN.
“Usulan yang kami sampaikan merupakan langkah strategis untuk memastikan PPU tidak hanya menjadi daerah penyangga, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN,” ujar Tohar.
Ia menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi prioritas utama, terutama peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan pendekat dan Jembatan Sungai Puan yang akan menghubungkan wilayah Penajam dengan kawasan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN serta Jembatan Pulau Balang.
Selain itu, Pemkab PPU juga menyoroti sektor ketahanan pangan melalui rencana pembangunan bendungan gerak dan peningkatan jaringan irigasi teknis di Kecamatan Babulu. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat, termasuk di kawasan IKN yang terus berkembang.
Pada sektor pendidikan, PPU mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 serta rehabilitasi SMAN 2 Waru guna meningkatkan akses layanan pendidikan menengah.
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan pelindung abrasi pantai di kawasan Pantai Corong dan Sungai Parit turut diusulkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perlindungan lingkungan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di tengah kehadiran IKN.
“Perencanaan pembangunan harus tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak langsung. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan fokus pada program prioritas yang menyentuh kesejahteraan rakyat,” tegas Rudy Mas’ud.
Rudy juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota, mengingat Kaltim diproyeksikan sebagai superhub IKN. Ia mengingatkan perlunya penyelarasan program daerah dengan prioritas seperti Gratispol dan Jospol.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Muhaimin menyampaikan bahwa hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, dengan target penetapan RKPD pada 30 Juli 2026.
Melalui usulan tersebut, Pemkab PPU berharap dapat memperkuat perannya dalam percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar IKN. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
