Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong percepatan kemandirian pangan, khususnya dalam sektor beras. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) rencana aksi swasembada beras yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Kamis (15/05/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji, jajaran Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Kehutanan, Balai Wilayah Sungai, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaltim. Pertemuan ini bertujuan menyatukan langkah strategis dalam mendukung swasembada beras di Kaltim.
Usai mengikuti Rakor, Seno Aji menyampaikan kepada media bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi lahan persawahan yang dimiliki. Saat ini, dari total 50.000 hektare lahan yang direncanakan, baru sekitar 20.000 hektare yang telah aktif digunakan untuk pertanian.
“Sekarang lahan pertanian yang aktif baru 20.000 hektare, sisanya tahun ini kami percepat yang 30.000 hektare tersebut, sehingga mencapai 50.000 hektare sawah,” ujar Seno. Ia mengungkapkan bahwa dalam kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ke Kaltim pekan lalu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menargetkan Kaltim bisa mencapai swasembada beras dalam waktu yang lebih singkat dari rencana awal.
“Awalnya Menteri Amran minta paling lambat dua tahun, kemudian maju setahun dan terakhir Menteri Pertanian menargetkan enam bulan,” ucap mantan legislator DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kaltim tersebut. Seno juga menjelaskan bahwa program Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 50.000 hektare akan difokuskan di empat wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan sawah, yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
“Kami harus cepat mencari areal baru yang sudah teridentifikasi dengan baik, dan kami akan melakukan rapat koordinasi setiap minggu untuk memastikan progresnya,” tegasnya. Meski demikian, selain Oplah, Pemprov juga menyoroti pentingnya ekspansi dengan mencetak sawah baru. Namun, proses ini dinilai membutuhkan waktu lebih panjang karena menyangkut izin pembukaan kawasan hutan dan prosedur di tingkat kementerian. Pemprov Kaltim tetap optimistis bahwa langkah ini dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan di daerah. Untuk itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan guna mempercepat realisasi program tersebut di lapangan.
“Tapi percepatan membuat sawah baru ini cukup lama, karena kami harus membuka kawasan hutan dan berizin ke Kementrian Kehutanan dan mudah-mudahan minggu depan sudah ada lahan yang siap kita jadikan persawahan secara aktif,” tutup Seno.
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
