Bupati Kubu Raya menegaskan bahwa persatuan dan toleransi menjadi fondasi utama pembangunan, melampaui peran anggaran negara dan daerah. KUBU RAYA – Penekanan pada pentingnya harmoni sosial kembali mengemuka dalam agenda budaya daerah, ketika Bupati Sujiwo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kekuatan persatuan masyarakat. …
Read More »Safari Jumat di Sepaku, Bupati PPU Soroti Dampak IKN
Safari Jumat di Sepaku dimanfaatkan Bupati PPU untuk menyoroti dampak pembangunan IKN, keterbatasan anggaran daerah, serta pentingnya sinergi dan kemandirian desa. PENAJAM PASER UTARA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin kegiatan Safari Jumat di Masjid Istiqomah, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Jumat (24/04/2026), sekaligus menekankan pentingnya menjaga …
Read More »Transfer Daerah Turun, Mahulu Sesuaikan RKPD 2027
Penurunan transfer keuangan dari Pemprov Kaltim membuat kemampuan fiskal Mahulu melemah dan memaksa penyesuaian anggaran pembangunan 2027. MAHAKAM ULU – Penurunan signifikan transfer keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan berdampak langsung pada kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), bahkan berpotensi mengganggu alokasi bantuan keuangan (Bankeu) …
Read More »DPRD Kaltim Soroti Kredit Rp820 Miliar Bank Kaltimtara ke Kukar
DPRD Kaltim mendalami pemberian kredit Rp820 miliar oleh Bank Kaltimtara kepada Pemkab Kukar guna memastikan kepatuhan regulasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bank Kaltimtara untuk meminta penjelasan terkait pemberian fasilitas kredit sebesar Rp820 miliar …
Read More »Pro RT Rp200 Juta Dihentikan, Dana Dialihkan ke Kelurahan
Pemkot Bontang mengalihkan anggaran program Pro RT ke tingkat kelurahan untuk efisiensi dan fokus pada kebutuhan infrastruktur prioritas. BONTANG – Kebijakan pengalihan anggaran dari program rukun tetangga (RT) ke tingkat kelurahan menjadi langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyikapi keterbatasan anggaran daerah yang diproyeksikan hanya Rp1,5 triliun pada tahun mendatang. …
Read More »Ban Dibakar! Demo Mahasiswa di DPRD Tarakan Memanas Soroti Anggaran Rp12 Miliar
Ratusan mahasiswa di Tarakan menggelar aksi demonstrasi menuntut evaluasi anggaran DPRD Kaltara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. TARAKAN – Gelombang tekanan publik terhadap kebijakan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memuncak dalam aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Gedung DPRD Kota Tarakan, …
Read More »WFH di Bulungan Tak Sekadar Aturan, Efisiensi Diukur dari Tagihan
Pemkab Bulungan mengukur efektivitas kebijakan WFH ASN melalui perbandingan tagihan listrik, air, dan penggunaan kendaraan dinas sebagai indikator efisiensi anggaran. BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), mulai menguji efektivitas kebijakan work from home (WFH) dengan pendekatan berbasis data, yakni memantau tagihan listrik dan air sebagai indikator utama …
Read More »Ribuan PPPK Terancam Imbas Aturan 30 Persen, Kaltim Pastikan Aman
Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD, memicu kekhawatiran di sejumlah daerah, namun Kaltim memastikan kondisi masih aman. SAMARINDA – Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian …
Read More »Wali Kota Tarakan Serahkan LKPD, Tegaskan Akuntabilitas
Pemkot Tarakan menyerahkan LKPD 2025 ke BPK sebagai bentuk akuntabilitas dengan klaim capaian ekonomi dan fiskal yang positif. TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menegaskan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Perwakilan …
Read More »Pemkab Nunukan Tepat Waktu Serahkan LKPD 2025 ke BPK
Pemkab Nunukan menyerahkan LKPD 2025 tepat waktu kepada BPK sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya meraih opini WTP. NUNUKAN – Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan