Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penurunan transfer keuangan dari Pemprov Kaltim membuat kemampuan fiskal Mahulu melemah dan memaksa penyesuaian anggaran pembangunan 2027.
MAHAKAM ULU – Penurunan signifikan transfer keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan berdampak langsung pada kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), bahkan berpotensi mengganggu alokasi bantuan keuangan (Bankeu) serta program prioritas pembangunan tahun 2027.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Mahulu, Yohanes Andy Abeh, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mengacu pada Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Pemprov Kaltim yang menunjukkan penurunan tajam pendapatan daerah provinsi.
“Dari provinsi sudah ada gambaran bahwa Bankeu untuk seluruh kabupaten/kota tahun ini mengalami penurunan. Bahkan transfer keuangan daerah turun signifikan, dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp12 triliun, artinya ada pengurangan Rp8 triliun,” ujarnya dalam wawancara, Kamis (16/04/2026).
Ia menjelaskan, dari total penurunan tersebut, sekitar Rp4 triliun sebelumnya merupakan porsi kabupaten/kota yang dikelola melalui perangkat daerah provinsi, sehingga berpengaruh langsung terhadap distribusi anggaran ke daerah.
Dengan kondisi tersebut, alokasi Bankeu ke Mahulu berpotensi tidak teranggarkan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pusat dan provinsi untuk membiayai pembangunan.
“Ini tentu menjadi tantangan bagi kita. Harapannya, perwakilan daerah di tingkat pusat maupun provinsi bisa memperjuangkan agar Mahakam Ulu tetap mendapatkan porsi anggaran yang memadai, mengingat kebutuhan pembangunan kita masih sangat besar, terutama infrastruktur dan perkantoran yang permanen,” katanya.
Dari sisi fiskal, Yohanes menyebutkan kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya Mahulu menerima sekitar Rp1,8 triliun dari transfer daerah, kini diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp800 miliar.
“Penurunan ini terutama dari sektor SDA minerba, khususnya royalti yang sebelumnya sekitar Rp900 miliar, kini hanya sekitar Rp200 miliar. Sehingga total estimasi pendapatan daerah, termasuk PAD, sekitar Rp1,018 triliun,” jelasnya.
Kondisi tersebut memaksa Pemkab Mahulu melakukan penyesuaian pagu anggaran perangkat daerah dalam penyusunan RKPD 2027. Meski demikian, peluang penambahan pendapatan masih terbuka seiring proses perencanaan yang belum final.
“Kita tetap optimistis, mungkin ada celah atau potensi lain dari sisi pendapatan yang bisa bertambah. Ini masih tahap Musrenbang RKPD 2027, jadi masih memungkinkan adanya perubahan,” tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, Bapelitbangda Mahulu juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan administrasi atau readiness criteria dalam pengusulan program, khususnya yang bersumber dari Bankeu dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita akui selama ini masih ada kekurangan, misalnya saat mengusulkan pembangunan jembatan, perencanaannya belum siap. Ke depan ini kita perbaiki, agar setiap usulan sudah matang dan tidak terkendala saat pengajuan,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Mahulu telah membentuk forum DAK dan Bankeu yang melibatkan pimpinan daerah guna memastikan perencanaan lima tahun ke depan lebih terarah dan siap secara administrasi.
Adapun prioritas pembangunan Mahulu tahun 2027 tetap difokuskan pada pemerataan infrastruktur hingga tingkat kecamatan dan kampung, peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
“Selain itu, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, jalan, dan air minum tetap menjadi fokus utama pembangunan,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammad Jamaluddin | Penyunting: Nursiah
