Peringatan Hardiknas 2026 di Kutim menjadi momentum penguatan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen memperkuat kualitas pendidikan melalui implementasi lima kebijakan strategis nasional dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati, …
Read More »
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta demi pemerataan akses pendidikan. JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mulai memperluas intervensi pendidikan dengan menggratiskan biaya di 103 sekolah swasta melalui alokasi anggaran sebesar Rp253,6 miliar. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan kesenjangan akses pendidikan …
Read More »
Mendikdasmen menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama keberhasilan program pendidikan nasional. JAKARTA – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan program pendidikan nasional, seiring apresiasi yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, terhadap penyelenggaraan National Governance Award 2026. Dalam acara yang …
Read More »
Penghentian sementara operasional SPPG di Balikpapan akibat evaluasi standar IPAL berdampak pada terhentinya distribusi program MBG di sejumlah sekolah. BALIKPAPAN — Penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Balikpapan berdampak pada terhentinya distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa di sejumlah sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai …
Read More »
Pemkot Bontang menguji program sekolah gratis di empat sekolah swasta dengan skema Bosda setara negeri untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), mulai menguji pemerataan akses pendidikan dengan menggratiskan biaya sekolah di sejumlah lembaga swasta melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang …
Read More »
DPRD Balikpapan menilai pembelajaran daring tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah jika diterapkan akibat kebijakan efisiensi BBM. BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai wacana pembelajaran daring sebagai dampak kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak efektif dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan. Anggota Komisi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan