Pemerhati kebijakan publik menilai Perbup Kukar Nomor 11 Tahun 2026 memiliki sejumlah kelemahan mendasar dan mendukung langkah keberatan administratif yang diajukan peserta seleksi tenaga ahli. KUTAI KARTANEGARA – Polemik rekrutmen Tenaga Ahli Pendekar Idaman Terbaik di Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjadi sorotan. Pemerhati kebijakan publik, Supardi, menyatakan dukungannya terhadap langkah …
Read More »Menaker Minta Pancasila Jadi Pedoman Kebijakan Publik
Menaker Yassierli menegaskan nilai Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan publik Kemnaker agar tidak ada masyarakat kecil yang merasa ditinggalkan. JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan perlindungan …
Read More »Pemkot Bontang Ingatkan Pancasila Bukan Sekadar Seremoni
Pemkot Bontang menegaskan Pancasila harus hadir dalam kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan upaya menjaga persatuan di tengah tantangan intoleransi serta radikalisme. BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar kebijakan publik, perekat keberagaman, dan pedoman menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, serta ketidakpastian global. Penegasan itu disampaikan dalam …
Read More »MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Indonesia, Tolak Uji Materi UU IKN
Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU IKN dan menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota karena belum ada Keppres pemindahan ke IKN. JAKARTA – Kepastian status ibu kota negara kembali ditegaskan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan tersebut sekaligus …
Read More »DPR Tekankan Perempuan Harus Masuk Ruang Kebijakan Nasional
JAKARTA – Peringatan Hari Kartini dinilai tidak lagi cukup dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat strategis, termasuk kebijakan publik dan kepemimpinan nasional. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lisda Hendrajoni menekankan bahwa perjuangan emansipasi perempuan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan