Tag Archives: kebijakan WFH

DPRD Pontianak mendukung WFH ASN dengan syarat pengawasan diperketat dan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, tetap berjalan optimal. PONTIANAK – Pengawasan ketat menjadi sorotan dalam penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh …

DPRD Kaltim menegaskan WFH bagi ASN tetap bagian dari hari kerja dan harus diawasi ketat agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik. SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat tidak boleh disalahartikan …

Pemkab Paser menegaskan WFH bagi ASN tetap diawasi ketat, dengan kewajiban pelayanan publik berjalan normal dan sanksi bagi pelanggaran. PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser memperketat pengawasan pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan kebijakan tersebut tidak disalahartikan sebagai hari libur tambahan, melainkan tetap menjaga …

Pemkab Bulungan mengukur efektivitas kebijakan WFH ASN melalui perbandingan tagihan listrik, air, dan penggunaan kendaraan dinas sebagai indikator efisiensi anggaran. BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), mulai menguji efektivitas kebijakan work from home (WFH) dengan pendekatan berbasis data, yakni memantau tagihan listrik dan air sebagai indikator utama …

Sekda PPU menegaskan WFH bagi ASN bukan hari libur, melainkan sistem kerja produktif yang harus berdampak pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik. PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) yang mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) …