Pemkot Pontianak kembali meraih opini WTP ke-15 dari BPK, tetapi tetap menempatkan penertiban aset daerah dan akuntabilitas anggaran sebagai agenda pembenahan utama. PONTIANAK – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 yang kembali diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 tidak membuat pemerintah kota menutup …
Read More »
Pemkab PPU kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kaltim atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dan menjadikan capaian itu sebagai dorongan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia …
Read More »
Pemeriksaan terinci LKPD PPU Tahun 2025 dimulai, Sekda menekankan kesiapan data, respons cepat, dan koordinasi OPD untuk mendukung kelancaran audit BPK. PENAJAM PASER UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menegaskan pentingnya kesiapan data, respons cepat, dan kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi pemeriksaan terinci …
Read More »
Penyerahan LKPD unaudited 2025 menjadi langkah awal audit BPK untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kaltim. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini …
Read More »
Pemkot Tarakan menyerahkan LKPD 2025 ke BPK sebagai bentuk akuntabilitas dengan klaim capaian ekonomi dan fiskal yang positif. TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menegaskan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Perwakilan …
Read More »
Pemkab Nunukan menyerahkan LKPD 2025 tepat waktu kepada BPK sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya meraih opini WTP. NUNUKAN – Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi …
Read More »
Pemkab PPU menyerahkan LKPD 2025 tepat waktu ke BPK sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan target mempertahankan opini WTP. PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan