Tag Archives: LKPJ 2025

WTP Diraih, Tapi DPRD Berau Tetap Tekankan Perbaikan

Rekomendasi DPRD Berau atas LKPJ 2025 menjadi pijakan penting bagi Pemkab Berau dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah. BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau (Berau) menegaskan peran pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun …

Read More »

PAD Samarinda 2025 Lampaui Target, DPRD Nilai Belum Optimal

DPRD Samarinda menilai capaian PAD 2025 belum optimal meski melampaui target, serta menyoroti transparansi kebijakan pajak daerah. SAMARINDA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Achmad Sukamto, menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 belum sepenuhnya …

Read More »

Pansus DPRD Samarinda Temukan Selisih Data Penduduk di LKPJ 2025

DPRD Samarinda menemukan perbedaan signifikan data jumlah penduduk antara Disdukcapil dan BPS dalam pembahasan LKPJ 2025. SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mulai mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat …

Read More »

Kinerja Pemkot Pontianak Lampaui Target, DPRD Siapkan Evaluasi

DPRD Kota Pontianak akan mengevaluasi LKPJ 2025 meski capaian kinerja Pemkot dinilai melampaui target. PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mulai mencermati kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak setelah Wali Kota (Wawali) Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa …

Read More »

DPRD Paser Sampaikan 9 Rekomendasi LKPJ 2025

DPRD Paser menyampaikan sembilan rekomendasi terhadap LKPJ 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan daerah. PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan sembilan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan, …

Read More »

LKPJ 2025 Diserahkan, Kinerja Pembangunan PPU Dinilai Positif

Bupati PPU memaparkan capaian pembangunan 2025 dengan indikator positif, meski di tengah keterbatasan fiskal daerah. PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Senin (30/01/2026), sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan …

Read More »

DPRD Nunukan Soroti LKPJ, Verifikasi Lapangan Segera Dilakukan

DPRD Nunukan akan melakukan pembahasan mendalam dan monitoring lapangan terhadap LKPJ 2025 untuk memastikan capaian program sesuai realisasi. NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pemerintah daerah masih bersifat awal dan akan dibahas lebih mendalam melalui tahapan …

Read More »

Pemkab Nunukan Catat Kinerja Positif, Dividen Naik 200 Persen

Pemkab Nunukan melaporkan capaian kinerja tahun pertama dengan progres signifikan di sektor air bersih, kesehatan, dan ekonomi meski masih menghadapi keterbatasan anggaran. NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melaporkan capaian kinerja tahun pertama kepemimpinan daerah yang menunjukkan progres signifikan di sejumlah sektor prioritas, meski masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Bupati …

Read More »

Tak Hanya Rapat, DPRD Nunukan Akan Cek Langsung Program di Lapangan

DPRD Nunukan akan melakukan monitoring lapangan di empat dapil untuk memverifikasi LKPJ 2025 sebelum menyusun rekomendasi resmi. NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menegaskan akan menguji langsung capaian program pemerintah daerah melalui monitoring lapangan di empat daerah pemilihan (dapil), menyusul penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran …

Read More »

DPRD Palangka Raya Perkuat Fungsi Pengawasan dan Regulasi

DPRD Palangka Raya mempercepat pembahasan LKPJ 2025 dan Raperda Pengurangan Risiko Bencana untuk memperkuat pengawasan dan kebijakan daerah. PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mempercepat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengurangan Risiko Bencana guna memperkuat fungsi …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com