Tag Archives: pemprov kaltim

Musrenbang RKPD 2027 Balikpapan menegaskan penanganan banjir, penataan ruang, dan penguatan infrastruktur sebagai prioritas, seiring dorongan agar lahan eks Puskib segera diserahkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau. BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menempatkan penanganan banjir, penataan ruang, dan penguatan infrastruktur dasar …

Neneng Chamelia Shanti ditetapkan sebagai Sekda Samarinda setelah melalui seleksi terbuka berbasis sistem merit dan mendapat persetujuan Pemprov Kaltim. SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, resmi menetapkan Neneng Chamelia Shanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda definitif setelah melalui seluruh tahapan seleksi terbuka yang kompetitif, Rabu (01/04/2026). Penetapan tersebut …

Bupati PPU Mudyat Noor menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan optimalisasi sumber pendanaan dalam Musrenbang RKPD 2027. PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan harus mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini …

Penyerahan LKPD unaudited 2025 menjadi langkah awal audit BPK untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Kaltim. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, Selasa (31/03/2026). Penyerahan ini …

Pemprov Kaltim menyesuaikan RKPD 2027 dengan kondisi fiskal yang menurun, memprioritaskan sektor dasar dan membuka peluang sinergi pendanaan melalui CSR. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan pendekatan realistis menyesuaikan penurunan kapasitas anggaran daerah, termasuk membuka opsi perubahan Peraturan …

Pemkab PPU menyerahkan LKPD 2025 tepat waktu ke BPK sebagai langkah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan target mempertahankan opini WTP. PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan …

DPRD Kaltim mempertanyakan legalitas dan mekanisme persetujuan pinjaman Rp820 miliar Pemkab Kukar serta mengingatkan risiko gagal bayar. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan legalitas dan mekanisme persetujuan pinjaman daerah senilai Rp820 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kepada Bankaltimtara dalam Rapat Dengar …

DPRD Kaltim menegaskan pokir sebagai aspirasi masyarakat dan mendesak kepastian komitmen Pemprov Kaltim terhadap realisasi program pembangunan 2027. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa usulan pokok-pokok pikiran (pokir) yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 merupakan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi anggota dewan, sekaligus meminta …

Pemprov Kaltim mulai mendata dan mengaudit aset Mal Lembuswana Samarinda menjelang berakhirnya skema BOT pada Juli 2026. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan proses pengambilalihan pengelolaan Mal Lembuswana Samarinda seiring berakhirnya skema kerja sama Build-Operate-Transfer (BOT) pada Juli 2026, dengan fokus utama pada pendataan, penilaian, dan …

DPRD Kaltim menilai sistem kerja fleksibel ASN seperti WFA dan WFH dapat meningkatkan produktivitas, selama tetap diiringi disiplin dan menjaga kualitas pelayanan publik. SAMARINDA – Wacana penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH), dinilai tidak akan menurunkan kinerja, …