Tag Archives: politik Indonesia

Putusan MK yang mewajibkan kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan di setiap daerah pemilihan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan partai politik dapat didiskualifikasi dari daerah pemilihan apabila tidak memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan mendapat dukungan dari sejumlah …

Oleh: Suko Wahyudi Pegiat Literasi, Yogyakarta YOGYAKARTA – Dzulhijjah datang ketika ruang publik Indonesia masih dipenuhi gema demokrasi elektoral yang belum sepenuhnya selesai diperdebatkan. Pemilihan umum telah berlalu, kekuasaan sedang disusun ulang, dan posisi-posisi politik terus dinegosiasikan. Namun, satu pertanyaan lama belum juga memperoleh jawaban yang meyakinkan: apakah demokrasi sungguh …

Partai NasDem menegaskan penerapan sistem meritokrasi dalam kaderisasi untuk memastikan regenerasi politik berjalan sehat dan terbuka KENDARI – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menegaskan komitmen penerapan sistem kaderisasi berbasis kompetensi sebagai upaya memperkuat regenerasi politik di tubuh partai. Penegasan itu sekaligus membantah anggapan bahwa Partai NasDem menerapkan pola kepemimpinan yang bersifat …

Gerindra menegaskan tidak pernah membahas rencana penggabungan dengan Nasdem dan menyebut isu tersebut tidak memiliki dasar internal. JAKARTA – Isu penggabungan antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipastikan tidak pernah menjadi pembahasan internal, setelah jajaran Gerindra menegaskan tidak ada agenda maupun komunikasi resmi terkait wacana …

Komisi II DPR RI mengakui tidak mengetahui masalah hukum saat proses seleksi dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti evaluasi proses seleksi pejabat publik setelah Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang baru dipilih justru tersandung dugaan kasus …

Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi diarahkan ke jalur hukum, dengan penegasan bahwa pembuktian harus dilakukan oleh penuduh di pengadilan. JAKARTA – Polemik dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kian bergeser ke ranah hukum, menyusul desakan agar pembuktian dilakukan di pengadilan, bukan melalui tekanan publik. …

Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI dinilai menimbulkan kerugian luas dan memicu perpecahan sosial, sehingga didesak segera diselesaikan. JAKARTA– Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai telah memicu dampak sosial yang luas, mulai dari pemborosan waktu hingga potensi perpecahan di tengah masyarakat. Wakil Presiden ke-10 dan …