Tag Archives: tata kelola pemerintahan

Diskarpus Paser masuk Nominator Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2026 setelah dinilai berhasil memperkuat pengelolaan arsip statis dan integrasi kearsipan digital melalui SIKN dan JIKN. PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kembali menorehkan prestasi tingkat nasional setelah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Paser dinobatkan sebagai Nominator Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2026 …

Setda Bontang memperkuat KIP, inovasi OPD, kampanye bebas sampah, penurunan stunting, serta penyaluran hewan kurban ASN menjelang Iduladha 2026. BONTANG – Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang memperkuat tata kelola layanan publik melalui optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengelolaan komunikasi pemerintah yang lebih interaktif, serta penguatan program sosial menjelang Iduladha 2026. …

Rekomendasi DPRD Berau atas LKPJ 2025 menjadi pijakan penting bagi Pemkab Berau dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah. BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau (Berau) menegaskan peran pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun …

DPRD Toraja menggali sistem kelembagaan dan pengelolaan aset daerah Balikpapan sebagai referensi kebijakan. BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Balikpapan untuk memperdalam praktik tata kelola pemerintahan, khususnya penguatan kelembagaan dan pengelolaan aset daerah, melalui diskusi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota …

Pemkab Malinau menggelar Bimtek IEPK 2026 untuk memperkuat sistem pengendalian korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026, sebagai upaya menutup celah praktik fraud di lingkungan birokrasi sekaligus menjawab tuntutan …

Sosialisasi manajemen risiko di Sekretariat DPRD Paser menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. PASER – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar sosialisasi dan pengisian kertas kerja manajemen risiko tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan …

Evaluasi tindak lanjut LHE AKIP di Kotawaringin Barat difokuskan pada implementasi nyata guna meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan. KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong perubahan nyata dalam kinerja perangkat daerah melalui evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …