Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Pontianak meminta pelaku usaha pelayaran menyampaikan kendala secara resmi agar persoalan operasional dapat segera ditangani dan tidak menghambat distribusi barang.
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meminta persoalan yang berpotensi menghambat aktivitas pelayaran dan distribusi barang segera disampaikan melalui jalur resmi agar dapat dicarikan solusi bersama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran sistem logistik yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Wakil Wali Kota (Wawali) Pontianak Bahasan mengatakan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha pelayaran perlu diperkuat, terutama ketika muncul persoalan layanan yang dapat menghambat keluar-masuk kapal. Menurut dia, setiap kendala harus dibahas bersama pihak terkait dan tidak berhenti sebagai pembicaraan dalam kegiatan seremonial.
Pernyataan itu disampaikan Bahasan saat membuka Rapat Anggota Cabang (RAC) IX Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Pontianak di Hotel Golden Tulip, Rabu (30/09/2026), sebagaimana diberitakan Prokopim, Rabu, (30/09/2026).
“Kalau ada persoalan atau masukan, sampaikan secara resmi. Ayo kita komunikasikan dan bangun kesepakatan dengan seluruh pihak terkait. Jangan hanya berhenti pada seremoni,” tegasnya.
Bahasan menyoroti sejumlah masukan terkait layanan kapal tunda yang dinilai perlu mendapat perhatian. Ia meminta persoalan tersebut disampaikan secara resmi agar dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tidak berkembang menjadi hambatan terhadap operasional pelayaran.
Menurut Bahasan, pola pelayanan publik juga perlu diarahkan pada kemudahan selama tetap berada dalam koridor aturan. Regulasi dan tata kelola di sektor pelayaran diharapkan tidak menciptakan hambatan yang sebenarnya dapat dihindari.
“Cara berpikirnya harus kita ubah. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Ini berlaku untuk setiap pelayanan publik, termasuk sektor pelayaran,” ujarnya.
Kebutuhan memperlancar pelayaran berkaitan erat dengan posisi Pontianak yang memiliki hubungan kuat dengan Sungai Kapuas dan aktivitas transportasi air. Pelayaran dan kepelabuhanan berperan dalam pergerakan barang, perdagangan, serta distribusi komoditas yang menopang kegiatan ekonomi di Pontianak dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Bahasan juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kelancaran angkutan barang dan kenyamanan masyarakat. Distribusi menggunakan kontainer perlu tetap berjalan, tetapi pengaturan kendaraan angkutan barang di jalan harus memperhatikan ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
“Kalau arus kontainer terhenti, tentu menjadi persoalan bagi distribusi barang. Tapi di sisi lain masyarakat juga membutuhkan jalan yang tertib dan aman. Ini yang harus kita atur bersama,” jelasnya.
Dalam forum RAC IX, anggota DPC INSA Pontianak juga memilih ketua untuk masa jabatan 2026–2031. Bahasan berharap proses tersebut berlangsung demokratis dan tertib serta tidak mengganggu soliditas organisasi setelah pemilihan selesai.
“Perbedaan pilihan dalam organisasi adalah hal biasa. Yang paling penting setelah proses pemilihan, seluruh anggota kembali bersatu dan bersama-sama membangun organisasi,” pesannya.
Pemkot Pontianak berharap INSA dapat terus menjadi mitra strategis dalam memperkuat konektivitas laut dan sistem logistik. Penguatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan membuat persoalan operasional lebih cepat ditindaklanjuti sehingga distribusi barang dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. []
Redaksi 03
