Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah domestik di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap isu ini yang dinilainya sudah seharusnya menjadi prioritas sejak lama. “Usulan-usulan daripada pejabat sebelumnya, seharusnya kalau dia proaktif masalah membahas ini karena barang ini barang-barang urgen, memang harus dilaksanakan secepat mungkin,” ujar Kamarudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (25/6/2025) siang.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya kesadaran masyarakat mengenai sistem sanitasi, terutama soal pembuangan limbah tinja yang belum sesuai standar nasional. “Jadi, terutama dari lingkungan hidup, jangan sampai masyarakat itu tidak membuat sapiteng yang berstandar nasional, SNI,” tegasnya.
Kamarudin menjelaskan, sistem pembuangan limbah domestik di banyak rumah warga Samarinda masih bersifat konvensional dan belum memenuhi standar keamanan sanitasi yang memadai. “Karena di Samarinda ini rata-rata di rumah kita itu kan hanya pakai siring, dan itu di bawahnya tidak dicor,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi seperti itu memungkinkan limbah menyerap ke dalam tanah, mencemari sumber air bersih seperti sumur yang kerap berada dalam jarak dekat. “Jadi, air limbahnya itu masuk ke tanah lagi, nah di sebelahnya ada sumur,” katanya. “Orang enggak sadar bahwasanya di sebelah ini ada sapiteng ada air yang meresap, air itu air kotor,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Kamarudin menekankan perlunya keterlibatan aktif dari dinas teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sistem sanitasi berstandar. “Jadi bukan lagi kita, tapi dari dinas terkait, PUPR yang harus mensosialisasikan ke masyarakat,” katanya.
Namun, ia juga menyadari bahwa pelaksanaan program sosialisasi dan peningkatan fasilitas sanitasi membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, ia mendorong adanya dukungan pembiayaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pemerintah pusat. “Dan ini memang perlu biaya banyak juga,” ujarnya.
Kamarudin juga mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. “Kalau dari pemerintah, dari eksekutif mau mensosialisasikan ke bawah, dan harus memakai bak kontrol yang berstandar nasional, itu pemerintah memang harus mensubsidi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Ia menyoroti kondisi warga Samarinda yang tinggal di bantaran sungai, yang kebanyakan belum memiliki sistem pembuangan limbah rumah tangga yang baik. “Karena di Samarinda ini yang tinggal, baik itu kaya, miskin, yang tinggal di pinggir sungai, itu kan tidak ada bak pembuangannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kamarudin memperingatkan bahwa kebiasaan membuang limbah langsung ke sungai akan berdampak serius terhadap kualitas air baku, termasuk air minum warga. “Jadi langsung plong aja, orang tidak sadar juga bahwasanya yang kita minum itu proses pengolahan airnya air bersih itu dari sungai Mahakam,” tutupnya.
Dengan pernyataan tersebut, DPRD berharap ada langkah nyata dari pihak eksekutif untuk mempercepat pembenahan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik di Kota Samarinda, demi menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan jangka panjang. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Nursiah
