Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Sekretariat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menegaskan bahwa ketidakjelasan sejumlah batas administratif di wilayah Kaltim harus segera diselesaikan. Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur musyawarah maupun hukum, agar tidak terus menjadi beban birokrasi dan merugikan masyarakat.
“Beberapa sudah terkoordinasi dengan kami, sebagian di kementerian dan ada pula yang masuk jalur hukum. Kami harap proses ini dipercepat agar masyarakat tidak terus dirugikan,” ujar Salehuddin kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Selasa (29/07/2025).
Pernyataan tersebut memperkuat diskusi antara Pemprov Kaltim dan DPRD, yang membahas sejumlah titik krusial terkait batas wilayah yang belum jelas. Titik-titik tersebut mencakup perbatasan antara Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat (Kubar) dengan PPU, Kubar dengan Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Timur (Kutim) dengan Kota Bontang, Kutim dengan Berau, serta Kubar dengan Kutai Kartanegara (Kukar).
Tak hanya antar kabupaten/kota, masalah tapal batas juga menyangkut wilayah antarprovinsi, seperti perbatasan Kubar dengan Barito, Mahulu dengan Murung Raya, dan Paser dengan Barito. Hingga kini, seluruh wilayah tersebut belum mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah pusat.
“Kami berharap, Pemprov Kaltim dapat menjadi koordinator utama. Komisi I siap memfasilitasi, tapi perlu dukungan penuh dari kementerian dan stakeholder lain, terutama BPN ATR,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kukar ini.
Salehuddin juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan tapal batas berdampak serius terhadap kelancaran pembangunan, terutama dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Status wilayah yang tumpang tindih atau tidak jelas dapat menghambat penyaluran program dan menciptakan konflik sosial.
“Jika batas tidak jelas, pembangunan bisa mandek. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tersentuh layanan dasar karena status administrasinya tidak pasti,” tutup politisi Partai Golkar ini. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
