Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan kunjungan pembelajaran dan pendampingan pengelolaan arsip dinamis di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur pelaksana dari DPMD Kukar, termasuk Kartikasari selaku Kasubbag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian, pengelola arsip, serta staf teknis yang terlibat langsung dalam pengelolaan dokumen pemerintahan di lingkungan kerja mereka, pada (14/07/2025).
Kegiatan pembelajaran ini bertujuan memperkuat pemahaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip dinamis yaitu arsip yang aktif digunakan dalam proses administrasi dan layanan pemerintahan. Materi yang diberikan mencakup Penataan arsip aktif dan inaktif sesuai siklus pemanfaatan, Penerapan klasifikasi arsip berdasarkan sistem klasifikasi nasional, Penggunaan aplikasi dan sistem informasi kearsipan digital, dan Mekanisme penyusutan dan pemusnahan arsip yang sah, efisien, dan terdokumentasi.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim menyambut baik kehadiran DPMD Kukar, sembari menekankan bahwa sinergi antarinstansi sangat penting dalam membangun budaya tertib arsip di pemerintahan daerah. Mereka berharap kegiatan ini menjadi pemicu semangat untuk menerapkan sistem kearsipan yang profesional, aman, dan sesuai dengan peraturan.
Perwakilan DPMD Kukar menyampaikan rasa terima kasih atas transfer ilmu dan dukungan yang diberikan selama kunjungan.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menguatkan komitmen kami untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang terintegrasi, efisien, dan mendukung akuntabilitas kerja perangkat daerah,” ujar salah satu peserta.
Melalui kegiatan ini, DPMD Kukar berkomitmen untuk menerapkan hasil pembelajaran secara nyata, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Arsip bukan lagi sekadar tumpukan dokumen, melainkan aset informasi yang mendukung transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa.[] ADVERTORIAL
Redaksi03
