Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Immanuel, menegaskan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk membangun rumah sakit dan sekolah unggulan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Pernyataan ini disampaikan Ekti kepada awak media usai menerima kunjungan kerja DPRD Kubar di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Kamis (21/08/2025).
“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gubernur Kaltim sudah tercantum pembangunan rumah sakit di Kubar dan Mahulu serta sekolah unggulan, namun syaratnya tanah harus dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten, itu yang saya minta agar DPRD Kubar ikut mengawal,” ujar Ekti.
Ekti menekankan bahwa pembangunan fasilitas publik memerlukan tahapan yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara instan. Sesuai RPJMD, lahan harus terlebih dahulu siap sebelum masuk ke tahap perencanaan dan pembangunan fisik.
“Kalau sesuai RPJMD tahun 2026 dimulai perencanaan, 2027-2028 masuk pembangunan, lalu 2029 dapat diresmikan, jadi memang butuh proses, tidak semudah membalik telapak tangan,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu ini.
Selain itu, Ekti menambahkan bahwa peran DPRD Kubar sangat penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana. Dukungan kelembagaan dari DPRD di tingkat kabupaten akan mempercepat realisasi proyek di lapangan dan menjamin sinkronisasi antara RPJMD Bupati dengan RPJMD Provinsi.
“Saya arahkan agar mereka kawal di tingkat Kabupaten, karena RPJMD Bupati juga harus sinkron dengan RPJMD Provinsi, jadi semua harus bergerak bersama,” tutur politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Dengan sinergi antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, masyarakat Kubar dan Mahulu diharapkan dapat segera merasakan manfaat layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain. Pembangunan rumah sakit dan sekolah unggulan ini bukan sekadar janji, melainkan bagian dari penjabaran visi-misi Gubernur Kaltim dalam RPJMD 2025-2029. Langkah pengawalan DPRD di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar pembangunan fasilitas publik berjalan tepat waktu, transparan, dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat.[] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
