DPRD Kaltim Klarifikasi Isu Anggaran Videotron Rp26,5 Miliar

SAMARINDA – Isu terkait paket belanja jasa penayangan videotron senilai Rp26,5 miliar yang termuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ramai diperbincangkan di media sosial.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi kabar tersebut dengan menjelaskan bahwa data yang beredar kemungkinan merupakan data lama dan sudah tidak relevan dengan kondisi anggaran saat ini.

“Kalau soal videotron itu, mungkin data yang beredar adalah data lama. Untuk sekarang, fokus anggaran sudah diarahkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Hasanuddin saat ditemui di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (02/09/2025).

Hasanuddin menegaskan bahwa di lingkungan DPRD, program videotron sudah sepenuhnya dicoret dari rencana anggaran. Namun, ia juga mengakui bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan penuh terhadap belanja dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yang mungkin masih memiliki alokasi anggaran untuk jasa penayangan videotron. “Kalau di DPRD, program videotron sudah dicoret 100 persen dan tidak tahu kalau SKPD,” kata politisi Partai Golkar ini.

Ia menambahkan, kemungkinan anggaran videotron masih tercantum sebagai bagian dari belanja reguler di sejumlah dinas teknis, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pariwisata (Dispar), atau Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

“Kalau di SKPD lain seperti Kominfo, Dispar, atau Dispora, bisa saja tetap ada karena itu masuk dalam belanja reguler mereka. Tapi secara prinsip, kita sekarang dorong efisiensi dan prioritas,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini.

Isu ini mencuat ke publik setelah muncul dokumen yang menyebut rencana pengeluaran puluhan miliar rupiah untuk penayangan videotron. Hal itu memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat terkait urgensi dan transparansi penggunaan anggaran, terutama di tengah kebutuhan mendesak di sektor pelayanan dasar.

Dengan klarifikasi tersebut, DPRD Kaltim menekankan komitmennya untuk mengarahkan anggaran daerah ke sektor prioritas yang lebih strategis, sambil tetap mengawasi penggunaan belanja oleh SKPD terkait agar tetap efisien, transparan, dan tepat sasaran. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah