Hasanuddin: Mahulu Butuh Kebijakan Afirmatif dari Pemprov

SAMARINDA – Keterisolasian Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan perlunya solusi permanen dari pemerintah provinsi agar distribusi logistik di daerah perbatasan tidak terus-menerus terganggu.

Menurutnya, Mahulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, memiliki posisi strategis sekaligus rentan. Minimnya infrastruktur jalan serta kondisi sungai yang kerap surut membuat jalur darat dan air sulit diandalkan. “Kalau terjadi bencana, akses ke Mahulu itu susah. Jalan darat nggak bisa, air lagi surut. Solusinya yang paling cepat ya lewat udara, pakai helikopter,” ujarnya, Senin (04/08/2025).

Ia mencontohkan, keterbatasan akses kerap memicu kelangkaan bahan pokok. Harga beras dan gas melon bisa melambung ekstrem ketika distribusi tersendat. “Sekarang ini, harga beras bisa sampai sejuta, gas juga mahal. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret. Kalau bisa, bantuan itu dikirim lewat udara,” tegasnya.

Hasanuddin menekankan, Mahulu bukan hanya wilayah terpencil, melainkan juga garda terdepan negara. Namun hingga kini, pemerintah provinsi belum memiliki skema transportasi darurat yang tetap. Padahal, sebelumnya pernah ada inisiatif sewa helikopter bersama antara Pemprov, Polda, dan Kodam.

“Dulu zaman Pak Akmal, kita pernah sewa helikopter bareng-bareng, patungan dengan Polda dan Pangdam. Dana sekitar Rp2 miliar itu kita anggarkan tiap 6 bulan. Waktu tidak ada bencana, helinya bisa dipakai untuk kunjungan dinas. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Ia menilai kerja sama tersebut dapat dihidupkan kembali, bahkan dengan melibatkan sektor swasta. Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan disebut sebagai opsi agar ketersediaan helikopter tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. “Kalau perlu, pakai CSR perusahaan-perusahaan besar. Jangan semuanya pakai APBD. Tapi yang penting, kita punya helikopter untuk kebutuhan darurat seperti ini,” katanya.

Selain itu, ia mengajak media untuk memberi perhatian lebih pada persoalan Mahulu. Menurutnya, isu daerah 3T kerap terabaikan, padahal kondisinya jauh lebih kompleks dibanding wilayah perkotaan. “Saya harap teman-teman media juga bantu dorong. Mahulu ini sangat terpencil, kalau kita nggak punya helikopter, bagaimana bisa cepat tanggap? Padahal ini PR bersama, terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga,” tambahnya.

Hasanuddin menekankan bahwa helikopter bukan soal kemewahan, melainkan kebutuhan vital. Alat transportasi udara itu dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan ketahanan pangan, mempercepat penanganan bencana, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi di wilayah perbatasan.

DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi segera merumuskan kebijakan strategis untuk mengatasi keterisolasian Mahulu. Dengan langkah nyata, akses transportasi darurat diharapkan bisa terjamin, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di wilayah terluar Kaltim. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah