Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana, menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengantisipasi bencana alam, khususnya longsor yang kerap terjadi di beberapa titik wilayah Samarinda.
“Rapat rutin antara kami di Komisi III DPRD dengan mitra OPD, dalam hal ini BPBD, karena BPBD juga mitra Komisi III, dan juga PUPR, secara umum jalan-jalan yang longsor bahkan rusak akibat bencana kemarin itu sudah dipetakan ada beberapa titik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Verona Kota Samarinda, Rabu (03/09/2025) sore.
Yusrul menjelaskan bahwa terdapat dua titik yang mendapatkan perhatian khusus DPRD Samarinda karena kondisi longsornya yang cukup parah. “Ada yang longsor di dua titik kan, yang di Lempake dan Sungai Pinang Dalam yang menjadi atensi besar DPRD Kota Samarinda bahwa bencana itu tidak bisa diprediksi, akan tetapi kita harus bersiap,” katanya.
Ia menegaskan, BPBD harus segera membuat pemetaan titik-titik rawan bencana agar masyarakat dapat lebih waspada dan melakukan langkah antisipasi lebih dini. “BPBD itu harus membuat titik-titik rawan bencana itu di mana saja, supaya masyarakat bisa mengantisipasi,” ucapnya.
Menurut Yusrul, kelemahan terbesar selama ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait kawasan rawan bencana, terutama dalam hal membangun tempat tinggal tanpa memperhitungkan risiko di kemudian hari. “Karena kita tahu titik-titik yang rawan bencana itu memang kelemahan kita di masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, banyak warga yang membangun rumah di lereng-lereng yang seharusnya tidak layak untuk dijadikan kawasan pemukiman, bahkan tanpa mengurus izin sesuai aturan yang berlaku. “Membangun bangunan harus ada PBG-nya, izinnya juga harus diurus dulu, tapi kan fakta di lapangan masyarakat kita masih banyak yang membangun tanpa melalui proses perizinan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yusrul menegaskan bahwa ketika musibah terjadi, pemerintah seringkali disalahkan, padahal faktor utama juga berasal dari kesalahan masyarakat yang mengabaikan aturan tata ruang dan izin mendirikan bangunan. “Lereng dibangun rumah, seharusnya kan tidak layak untuk dibangun, tapi masyarakat tiba-tiba sudah membangun sendiri, ketika terjadi musibah yang disalahkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPBD maupun PUPR harus dapat mengantisipasi sebelum terjadinya bencana sehingga dapat meminimalisir korban jiwa. “Harapannya BPBD dan PUPR harus lebih mengantisipasi bencana ke depan supaya tidak terjadi, apalagi nyawa manusia kan, nyawa masyarakat Samarinda,” tambahnya.
Yusrul menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi serta mitigasi bencana secara berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami risiko yang ada di lingkungannya masing-masing. “Jadi lebih melakukan sosialisasi dan mitigasi yang lebih maksimal ke depannya, jangan sampai ada korban jiwa,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
