Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, Selasa (04/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi Kabupaten PPU sebagai salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang terdampak langsung pembangunan IKN.
Menurutnya, pembangunan IKN membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah sekitarnya, terutama Kabupaten PPU. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan dukungan kebijakan yang proporsional agar daerah mampu beradaptasi serta berkembang seiring pesatnya pembangunan IKN.
“Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan dukungan fiskal yang proporsional dan afirmatif agar mampu mengimbangi laju pembangunan IKN. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan skema khusus yang memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” jelas Bupati Mudyat Noor.
Ia menegaskan, regulasi dan kebijakan fiskal afirmatif sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan IKN.
Selain itu, Mudyat juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan IKN dan wilayah sekitarnya.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Pusat menjadi kunci dalam memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal antara daerah penyangga IKN dan Kementerian Keuangan. Diharapkan pula, hasil pertemuan ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua DPRD PPU Andi Yusuf, Sekretaris Daerah PPU Tohar, Kepala BKAD Muhajir, Kepala Bapenda PPU, perwakilan Bapelitbang, serta Kabag Prokopim Setda PPU. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
