Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyuarakan sejumlah persoalan strategis yang masih menjadi beban berat bagi daerahnya, terutama terkait ketimpangan pembangunan dan penurunan kapasitas fiskal daerah.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Dalam forum tersebut, Mudyat menyoroti ketidakadilan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, termasuk Kabupaten PPU yang kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut ironis mengingat Kalimantan Timur merupakan penyumbang besar bagi pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam. Sementara itu, kemampuan keuangan Kabupaten PPU justru terus melemah.
“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa satu koma tiga triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta Komisi XII DPR RI menjadi jembatan aspirasi daerah dalam memperjuangkan pembenahan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembagian dana bagi hasil (DBH).
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” ucapnya.
Selain DBH, Mudyat mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, sebagai konsekuensi eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan ekologis.
Di luar isu infrastruktur dan fiskal daerah, Bupati PPU juga menyoroti kondisi sektor perikanan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai, meski potensi kelautan di PPU sangat besar. “Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, serta sistem distribusi dan pemasaran hasil laut.
Mudyat optimistis kehadiran Komisi XII DPR RI di Kalimantan Timur akan membawa perubahan signifikan dan menguatkan suara keadilan bagi daerah penghasil. “Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud serta sejumlah tokoh masyarakat yang turut menyampaikan aspirasi terkait perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
