Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERLIN – Gelombang penolakan terhadap rencana kebijakan militer pemerintah Jerman kembali mencuat. Ribuan pelajar dan pemuda turun ke jalan di Berlin pada Jumat (06/03/2026) untuk memprotes kemungkinan diberlakukannya kembali sistem wajib militer. Aksi tersebut dipusatkan di kawasan Potsdamer Platz, salah satu titik strategis di ibu kota Jerman.
Para peserta aksi kemudian melakukan long march menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Berlin sambil membawa poster serta spanduk yang menuntut pemerintah menghentikan rencana tersebut. Demonstrasi ini juga berlangsung serentak di berbagai wilayah lain di Jerman.
Menurut catatan kepolisian setempat, sekitar 3.000 orang terlibat dalam aksi di Berlin. Namun pihak penyelenggara menyebut jumlah peserta jauh lebih besar. Mereka memperkirakan sekitar 6.000 orang mengikuti demonstrasi di ibu kota, sementara secara nasional aksi serupa terjadi di lebih dari 130 kota dan kota kecil dengan total sekitar 50.000 demonstran.
Bagi sebagian kalangan muda di Jerman, rencana pemerintah untuk memperluas sistem layanan militer dinilai menimbulkan kekhawatiran. Mereka menilai generasi muda seharusnya tidak dipaksa untuk terlibat dalam konflik bersenjata.
Shmuel Schatz, remaja berusia 17 tahun yang menjadi juru bicara Komite Mogok Sekolah, menyampaikan bahwa banyak pelajar merasa tidak siap menghadapi kemungkinan wajib militer. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak setuju jika generasi muda harus mempertaruhkan nyawa dalam perang yang menurutnya tidak selalu berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Saya tidak ingin harus mengorbankan hidup saya untuk teman, kerabat, atau siapa pun jika situasi terburuk terjadi,” kata Schatz kepada media DW.
Ia juga menilai bahwa dalam beberapa kasus, perang justru menguntungkan industri persenjataan. “Pada akhirnya, orang-orang dikirim ke medan perang sementara perusahaan-perusahaan besar seperti Rheinmetall atau ThyssenKrupp yang mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Pemerintah Jerman sebelumnya memperkenalkan undang-undang layanan militer baru pada Desember 2025. Kebijakan tersebut mengharuskan seluruh pria berusia 18 tahun menerima kuesioner yang menanyakan minat serta kesiapan mereka untuk bergabung dengan militer Jerman, Bundeswehr.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah tentara secara sukarela. Jika jumlah sukarelawan tidak mencukupi, pemerintah membuka kemungkinan untuk menghidupkan kembali sistem wajib militer secara penuh.
Salah satu peserta aksi, Kiran Schrmann yang berusia 19 tahun, mengatakan bahwa bergabung dengan militer seharusnya menjadi pilihan pribadi, bukan kewajiban negara.
“Kalau seseorang ingin bergabung secara sukarela, itu adalah haknya. Tetapi memaksa orang untuk masuk militer bukanlah solusi,” ujarnya.
Pemerintah Jerman menargetkan peningkatan jumlah personel militer hingga sekitar 260.000 prajurit dari total sekitar 180.000 saat ini. Selain itu, negara tersebut juga ingin memperkuat sekitar 200.000 personel cadangan.
Namun kebijakan tersebut memicu perdebatan luas di masyarakat. Sejumlah organisasi perdamaian bahkan mencatat peningkatan signifikan permintaan informasi mengenai hak menolak wajib militer atas dasar hati nurani.
Data dari Badan Federal Urusan Keluarga Jerman (BAFzA) menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 3.867 pengajuan penolakan wajib militer, meningkat sekitar 72 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pekan ini merupakan gelombang protes kedua dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pada Desember 2025, sekitar 55.000 orang juga turun ke jalan di 90 kota di seluruh Jerman untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan militer tersebut. []
Redaksi4
