Pemkab Kukar Teken Kredit Rp820 Miliar dengan Bankaltimtara

KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengamankan pinjaman daerah senilai Rp820 miliar dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, atau Bankaltimtara. Penandatanganan akad kredit tersebut berlangsung di ruang pertemuan Bankaltimtara di Tenggarong, Jumat (13/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan arus kas sekaligus mempercepat pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan berbagai proyek pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah menargetkan pembayaran tersebut dapat diselesaikan sebelum libur panjang Hari Raya Idulfitri.

Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama Direktur Utama Bankaltimtara Muhamad Yamin. Dalam kesempatan tersebut, Aulia menyampaikan apresiasi kepada pihak Bankaltimtara yang telah memfasilitasi proses pengajuan hingga penandatanganan akad kredit dapat terlaksana sesuai jadwal.

“Kami sangat mengapresiasi Bankaltimtara yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Berkat kerja sama ini, akad bisa segera dilaksanakan dan pembayaran kepada pihak ketiga dapat direalisasikan sebelum Lebaran,” ujar Aulia.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan pinjaman daerah tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi berbagai pihak. Ia menyebut sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bagian hukum, serta dukungan DPRD Kutai Kartanegara menjadi faktor penting dalam mempercepat proses tersebut.

“Dengan komitmen kita semua, proses ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Setelah akad kredit ditandatangani, dana langsung masuk ke kas daerah dan segera kami proses pencairannya melalui mekanisme administrasi keuangan yang berlaku,” jelasnya.

Aulia juga menjelaskan bahwa nilai pinjaman sebesar Rp820 miliar telah melalui proses kajian yang matang. Pemerintah daerah, kata dia, melakukan analisis kebutuhan serta mitigasi risiko sebelum menentukan besaran pinjaman yang diajukan kepada pihak bank.

“Angka ini sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang sudah kita mitigasi. Kami juga mempertimbangkan potensi dana kurang salur, sehingga pinjaman kami batasi sekitar 30 persen dari potensi yang ada,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bankaltimtara, Muhamad Yamin, menjelaskan bahwa proses pengajuan kredit oleh Pemkab Kukar telah melalui berbagai tahapan analisis sebelum masuk pada proses legalisasi administrasi dan pencairan dana. Ia memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sehingga proses realisasi dapat segera dilakukan.

“Setelah ini, dalam satu sampai dua hari kita lanjutkan dengan tahap realisasi. Seluruh persyaratan sudah lengkap,” kata Yamin.

Ia juga memberikan penjelasan terkait skema bunga pinjaman yang diterapkan oleh Bankaltimtara. Menurutnya, bunga pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak bersifat komersial sebagaimana pinjaman pada umumnya.

“Yang jelas, bunganya bukan bunga komersial. Namun tetap ada biaya karena dana yang kami gunakan merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank,” jelas Yamin.

Yamin menambahkan bahwa proses pencairan hingga dana masuk ke kas daerah diperkirakan dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat. Hal tersebut didukung oleh sistem administrasi keuangan yang telah terintegrasi secara digital, baik di lingkungan perbankan maupun pemerintah daerah.

Setelah dana tersebut masuk ke kas daerah, Pemkab Kukar akan segera memproses ribuan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah disiapkan sebelumnya. Dokumen tersebut merupakan dasar pembayaran kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan di daerah.

Yamin optimistis seluruh proses pembayaran dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idulfitri. Ia menyebutkan jumlah dokumen SP2D yang akan diproses mencapai sekitar 2.000 dokumen.

“Insya Allah bisa selesai sebelum Lebaran. Informasinya ada sekitar 2.000 SP2D yang akan diproses, tapi biasanya di akhir tahun kami bisa memproses hingga 3.000 sampai 4.000 SP2D. Semua berjalan lancar karena sistemnya sudah menggunakan aplikasi,” pungkasnya.

Dengan terealisasinya pinjaman daerah tersebut, diharapkan para kontraktor maupun mitra kerja Pemkab Kutai Kartanegara dapat segera menerima hak pembayaran mereka. Hal ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas perputaran ekonomi daerah serta mendukung kelanjutan pembangunan di Kutai Kartanegara. []

Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah