Mantan PM Nepal Ditahan, Dugaan Pelanggaran HAM Diselidiki

Penangkapan mantan PM Nepal KP Sharma Oli terkait kerusuhan 2025 menandai langkah awal penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM yang menewaskan puluhan demonstran.

KATHMANDU – Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan politik Nepal memasuki babak baru setelah mantan Perdana Menteri (PM) KP Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ramesh Lekhak resmi ditangkap aparat kepolisian, Sabtu (28/03/2026) pagi waktu setempat.

Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas penindakan brutal terhadap demonstran dalam aksi unjuk rasa pada 8–9 September 2025 yang menewaskan sedikitnya 76 orang. Kedua mantan pejabat tersebut diduga memiliki keterkaitan dalam penanganan aksi yang berujung kekerasan tersebut.

“Mereka ditangkap pagi ini dan prosesnya akan berjalan sesuai hukum,” kata juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Om Adhikari, sebagaimana dilansir AFP, Sabtu, (28/03/2026), dan diberitakan Detiknews.

Juru bicara Kepolisian Distrik Kathmandu, Pawan Kumar Bhattarai, menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atas aksi protes yang berlangsung selama dua hari tersebut.

Penangkapan ini terjadi hanya sehari setelah pelantikan Perdana Menteri (PM) Balendra Shah bersama kabinet barunya, menyusul kemenangan dalam pemilu pertama pasca-kerusuhan besar tahun 2025 yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya.

Kerusuhan tersebut dipicu oleh kebijakan larangan sementara penggunaan media sosial yang memicu kemarahan publik di tengah tekanan ekonomi. Aksi kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar yang berujung bentrokan, pembakaran gedung parlemen, serta kantor pemerintahan di berbagai wilayah Nepal.

Komisi penyelidikan yang dibentuk pemerintah Nepal merekomendasikan penuntutan terhadap Oli dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam laporannya, komisi menyatakan tidak ditemukan bukti adanya perintah langsung untuk menembak demonstran, namun menyoroti kegagalan dalam mengendalikan situasi.

Laporan tersebut menyebut bahwa tidak ada langkah efektif untuk menghentikan penembakan, sehingga menyebabkan korban jiwa, termasuk anak di bawah umur.

“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum… Ini bukan balas dendam terhadap siapa pun, hanya awal dari keadilan. Saya percaya, sekarang negara ini akan mengambil arah baru,” kata Mendagri baru Nepal, Sudan Gurung.

Di sisi lain, Oli membantah keterlibatannya dalam perintah penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran. Dalam pernyataan sebelumnya kepada AFP, ia menyalahkan adanya “penyusup” sebagai pemicu kekerasan dalam aksi tersebut.

Penangkapan ini juga memicu reaksi politik. Partai CPN-UML yang dipimpin Oli menyerukan aksi protes nasional.

“Ini merupakan tindakan balas dendam, semoga pemerintah segera mencabut keputusan ini,” kata pemimpin senior partai tersebut, Mahesh Basnet.

Perkembangan ini menandai upaya pemerintah Nepal untuk menegakkan akuntabilitas atas tragedi politik yang menewaskan puluhan warga, sekaligus menjadi ujian bagi stabilitas politik pasca pergantian kekuasaan. []

Penulis: Redaksi