Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Balikpapan menilai pembelajaran daring tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah jika diterapkan akibat kebijakan efisiensi BBM.
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai wacana pembelajaran daring sebagai dampak kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak efektif dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Iim Rahman menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan penerapan kembali sistem pembelajaran jarak jauh yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi BBM di tengah dampak konflik global.
“Saya pribadi tidak setuju kalau kembali ke sistem daring. Waktu COVID-19 kemarin, banyak dampaknya, anak-anak lebih sering pegang handphone dan pemantauannya sulit,” ujarnya, Selasa (31/03/2026) saat dikonfirmasi melalui telepon.
Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan pembelajaran daring memiliki berbagai kendala, mulai dari keterbatasan pengawasan hingga potensi distraksi penggunaan gawai yang tidak terkontrol. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penyampaian materi dan kedisiplinan belajar siswa. “Kalau di rumah, kita tidak tahu mereka benar-benar belajar atau tidak. Bisa saja malah membuka hal lain di handphone,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi pilihan utama karena memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa serta memudahkan pengawasan proses belajar. “Saya lebih merekomendasikan tetap tatap muka di sekolah,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Balikpapan juga menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan apabila pembelajaran daring dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Iim Rahman, penerapan kedua kebijakan tersebut secara bersamaan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan di lapangan.
“Jangan sampai anak-anak belajar di rumah tapi harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil MBG. Itu jadi tidak efektif dan malah menambah beban,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek aksesibilitas siswa, termasuk jarak tempuh ke sekolah, yang perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan efisiensi BBM, terutama bagi siswa yang bergantung pada transportasi harian.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan kegiatan belajar mengajar masih berjalan normal dan belum ada perubahan kebijakan ke sistem daring.
Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kemungkinan penyesuaian sistem pembelajaran. “Seluruh sekolah masih menjalankan kegiatan tatap muka seperti biasa,” kata Irfan.
Ia menegaskan hingga saat ini belum ada instruksi resmi yang mengharuskan sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, termasuk dalam kaitannya dengan kebijakan efisiensi BBM.
Hingga kini, Komisi IV DPRD Balikpapan juga belum melakukan pembahasan khusus terkait wacana tersebut. Iim Rahman menegaskan pernyataannya masih bersifat pandangan pribadi.
“Kalau dari komisi sendiri belum ada pembahasan khusus, ini masih pandangan pribadi,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan, mulai dari efektivitas pembelajaran, kesiapan infrastruktur digital, hingga dampak sosial terhadap siswa. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
