Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Gangguan distribusi, pipa tua, dan minimnya informasi menjadi penyebab utama keluhan layanan air bersih di Balikpapan.
BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti masih buruknya kualitas layanan air bersih yang dikeluhkan masyarakat, mulai dari distribusi tidak merata, tekanan air rendah, hingga kondisi air keruh yang berdampak langsung pada aktivitas harian warga.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardy Tandiring, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengawasan, seperti rapat dengar pendapat (RDP), inspeksi mendadak (sidak), hingga peninjauan langsung ke lapangan di sejumlah titik distribusi.
“Kami sudah beberapa kali melakukan RDP, lalu turun langsung ke lapangan, seperti ke wilayah Kilometer 13 dan beberapa titik lainnya untuk mengecek kesiapan dan kondisi distribusi air,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).
Dari hasil sidak tersebut, Komisi II DPRD Balikpapan menemukan sejumlah persoalan krusial, di antaranya kondisi jaringan pipa yang sudah tua, distribusi air yang tidak merata, serta tekanan air yang rendah di sejumlah kawasan.
Selain itu, gangguan distribusi air juga kerap terjadi tanpa pemberitahuan kepada masyarakat, sehingga memperparah dampak yang dirasakan warga. “Masih ada wilayah yang distribusinya tidak lancar, tekanan airnya rendah, bahkan ada yang tiba-tiba mati tanpa informasi,” ungkap Swardy.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada proses pengolahan air, tetapi lebih dominan pada sistem distribusi, khususnya infrastruktur jaringan.
Swardy menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi secara optimal oleh penyelenggara layanan. “Air itu kebutuhan dasar yang sangat penting. Jadi pelayanan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Balikpapan sebagai representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan warga. “Kami ini perpanjangan tangan masyarakat. Keluhan itu disampaikan ke kami, maka kami harus cek langsung ke lapangan,” katanya.
Sejumlah wilayah yang paling sering mengalami gangguan di antaranya Gunung Sari, kawasan Kilometer 13, serta beberapa permukiman lainnya. Keluhan yang muncul umumnya berupa air keruh hingga menguning, distribusi tidak merata, dan tekanan air rendah.
Secara umum, layanan air bersih di Balikpapan memang telah menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan. Namun, stabilitas layanan dinilai masih belum optimal, terutama di kawasan dengan jaringan pipa lama.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, persoalan utama berasal dari jaringan distribusi, seperti pipa yang sudah tua, adanya endapan dalam saluran, serta potensi kebocoran yang memengaruhi kualitas dan kontinuitas aliran air.
Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat. Warga terpaksa menampung air saat aliran tersedia, bahkan membeli air tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gangguan yang terjadi secara mendadak juga menyulitkan aktivitas rumah tangga, seperti memasak, mandi, hingga kebutuhan sanitasi.
Selain itu, minimnya informasi terkait gangguan layanan menjadi sorotan. DPRD Balikpapan menilai sosialisasi dari penyelenggara layanan air masih belum maksimal. “Kalau ada perbaikan dan air akan mati, harus disampaikan jauh-jauh hari. Supaya masyarakat bisa bersiap, misalnya menampung air,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat. “Jangan sampai masyarakat tidak tahu, tiba-tiba air mati. Ini yang harus diperbaiki,” tambahnya.
Ke depan, Komisi II DPRD Balikpapan memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap layanan air bersih, termasuk mendorong peningkatan kualitas layanan, perbaikan infrastruktur distribusi, serta komunikasi yang lebih transparan kepada masyarakat.
DPRD Balikpapan berharap perbaikan menyeluruh dapat segera dilakukan agar pelayanan air bersih semakin optimal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
