Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penerbitan SK pengurus Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin menuai polemik karena diduga tidak mengacu pada aturan Kemenag dan mengabaikan hasil pemilihan terbuka.
BANJARMASIN – Legitimasi kepengurusan Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin periode 2026–2028 dipertanyakan setelah muncul polemik terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) yang dinilai tidak mengacu pada ketentuan Kementerian Agama (Kemenag) serta mengabaikan hasil pemilihan terbuka yang telah digelar sebelumnya.
Polemik tersebut mencuat melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin, Yamin, dan mulai beredar di kalangan publik pada Senin (13/04/2026). Surat itu menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan pengurus masjid, yang dianggap tidak mencerminkan hasil aspirasi jamaah.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa sejumlah calon ketua yang mengikuti pemilihan terbuka pada 16 Februari 2026 mempertanyakan keabsahan SK yang diterbitkan oleh Wali Kota Banjarmasin.
Menurutnya, proses pemilihan sebelumnya telah berjalan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur jamaah, sehingga hasilnya semestinya menjadi dasar utama dalam penetapan kepengurusan.
Situasi ini memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi keagamaan. Sejumlah pihak menilai, ketidaksesuaian antara hasil pemilihan dengan keputusan resmi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin terkait alasan penerbitan SK tersebut. Sementara itu, pihak-pihak yang keberatan berharap adanya klarifikasi terbuka serta peninjauan ulang terhadap keputusan yang telah ditetapkan.
Perkembangan polemik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola lembaga keagamaan yang diharapkan berjalan transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. []
Redaksi
