Kekuatan Militer Inggris Menyusut, Peran di Konflik Global Menurun

Penurunan anggaran dan kapasitas membuat peran militer Inggris dalam konflik global tidak lagi sebesar masa lalu.

LONDON – Penurunan kekuatan dan kesiapan militer Inggris kembali menjadi sorotan setelah keterlibatannya yang terbatas dalam konflik Timur Tengah memperlihatkan perubahan signifikan dibandingkan peran aktifnya pada Perang Teluk 1990–1991.

Data terbaru menunjukkan Angkatan Udara Kerajaan atau Royal Air Force (RAF) kini hanya mengoperasikan lebih dari 150 jet tempur, dengan dua pertiga di antaranya merupakan Eurofighter Typhoon dan sisanya Lockheed Martin F-35. Jumlah personel RAF juga menyusut menjadi sekitar 31.000 orang, jauh berkurang dari sekitar 88.000 personel dan 700 jet tempur yang dimiliki pada awal 1990-an.

Dalam konflik terkini yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, Inggris hanya mengirimkan sejumlah terbatas aset udara, yakni enam pesawat F-35 ke Siprus serta beberapa jet Typhoon ke Qatar. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Inggris pada Perang Teluk, ketika RAF mengerahkan 157 pesawat, termasuk lebih dari 80 jet tempur.

Tidak hanya di udara, penurunan kapasitas juga terlihat pada Angkatan Laut Kerajaan. Armada kapal permukaan yang lebih kecil serta keterbatasan kesiapan operasional membuat respons Inggris terhadap dinamika konflik dinilai lambat. Salah satu contohnya adalah keterlambatan pengerahan kapal perusak HMS Dragon ke Mediterania timur yang baru tiba pada 23 Maret.

Sebagai perbandingan, pada Perang Teluk 1990–1991, Angkatan Laut Kerajaan mampu mengirimkan 21 kapal permukaan, dua kapal selam, serta 11 kapal Royal Fleet Auxiliary ke kawasan konflik. Saat ini, jumlah tersebut berkurang signifikan seiring pemotongan anggaran pertahanan selama beberapa dekade.

Hingga 2024, anggaran pertahanan Inggris tercatat sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto, menurun dari 3,8 persen pada awal 1990-an. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jumlah kapal, penundaan modernisasi armada, serta ketergantungan pada kapal lama yang harus dipensiunkan sebelum pengganti siap digunakan.

Selain itu, beban operasional militer Inggris juga meningkat karena harus menghadapi ancaman lain, termasuk aktivitas militer Rusia di kawasan Atlantik Utara. Hal ini membuat distribusi kekuatan militer Inggris menjadi terbagi dan tidak sepenuhnya fokus pada konflik di Timur Tengah.

Meski tidak terlibat langsung dalam pertempuran melawan Iran, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer tetap mengizinkan pelaksanaan misi defensif untuk melindungi warga sipil dan kepentingan nasional di kawasan tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi dan penyesuaian strategi pertahanan Inggris menjadi kebutuhan mendesak agar mampu menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks, sebagaimana diberitakan Sindonews, Jumat (17/04/2026).[]

Redaksi1