DPRD Toraja menggali sistem kelembagaan dan pengelolaan aset daerah Balikpapan sebagai referensi kebijakan.
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Balikpapan untuk memperdalam praktik tata kelola pemerintahan, khususnya penguatan kelembagaan dan pengelolaan aset daerah, melalui diskusi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Selasa (21/04/2026).
Kunjungan yang difasilitasi melalui panitia khusus (pansus) kelembagaan tersebut menjadi forum pertukaran pengalaman antar daerah, dengan fokus pada implementasi sistem kelembagaan, tata kelola pemerintahan, hingga mekanisme kerja di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Swardy Tandiring, mengatakan pembahasan tidak hanya terbatas pada konsep kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek implementasi yang bersifat teknis dan operasional.
“Banyak yang didiskusikan. Ini bukan hanya soal kelembagaan secara umum, tapi juga bagaimana implementasinya di lapangan, mulai dari tata kelola hingga mekanisme yang berjalan,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Badan Aset Daerah (BAD). DPRD Toraja, kata Swardy, ingin mengetahui secara rinci sistem pengelolaan aset di Balikpapan, mulai dari regulasi, administrasi, hingga pengawasan.
Ia menilai pendekatan yang diterapkan Pemkot Balikpapan memiliki karakter tersendiri dan berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain dalam memperkuat kelembagaan, khususnya untuk memastikan aset daerah dikelola optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan.
Namun demikian, Swardy menegaskan bahwa kunker tersebut tidak hanya dimaknai sebagai proses pembelajaran satu arah. Menurutnya, Balikpapan juga dapat mengambil pelajaran dari daerah lain, termasuk Toraja yang dinilai berhasil mengembangkan sektor pariwisata sebagai identitas daerah.
“Setiap daerah punya kelebihan masing-masing. Toraja kuat di pariwisata, sementara Balikpapan punya keunggulan di tata kelola tertentu. Ini yang bisa saling melengkapi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan utama dari kegiatan kunker adalah bagaimana hasil diskusi dapat diimplementasikan menjadi kebijakan konkret di daerah masing-masing. “Jangan hanya jadi rutinitas. Yang paling penting adalah bagaimana hasil diskusi ini bisa diimplementasikan dan memberi dampak nyata,” tegasnya.
Ia berharap, melalui kunjungan ini, DPRD Toraja dan DPRD Kota Balikpapan dapat memperoleh perspektif baru dalam memperkuat kelembagaan serta mengoptimalkan potensi daerah guna mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan