DPRD Balikpapan mendorong relokasi puskesmas dan penambahan fasilitas pendidikan di Gunung Samarinda akibat lonjakan penduduk dan keterbatasan layanan.
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan di kawasan Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru yang dinilai mendesak untuk segera ditingkatkan, seiring lonjakan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kapasitas layanan.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, yang menilai layanan kesehatan, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sudah tidak lagi memadai baik dari sisi kapasitas maupun kondisi bangunan.
“Puskesmas yang ada saat ini sudah tidak representatif. Bahkan antrean masyarakat bisa sampai ke jalan hingga mengganggu akses,” ujarnya, Selasa (21/04/2026) di Gedung DPRD.
Halili menjelaskan, kondisi tersebut merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan. Lonjakan pasien setiap hari membuat tenaga medis, termasuk dokter, kesulitan memberikan pelayanan optimal. Dampaknya, waktu tunggu pasien semakin panjang dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, tekanan terhadap fasilitas kesehatan terjadi akibat pertumbuhan penduduk di kawasan Gunung Samarinda dan sekitarnya yang tidak diiringi penambahan sarana layanan yang memadai.
Sebagai solusi, Halili mendorong relokasi Puskesmas ke lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di kawasan Wika, tepatnya di sekitar Perumahan Tamansari Bukit Mutiara. Ia menyebut sebagian lahan tersebut telah dibebaskan dan siap dimanfaatkan.
“Kalau bisa dipindahkan ke sana, itu sangat bagus untuk jangka panjang. Lahannya sudah ada, tinggal realisasi,” katanya.
Di sektor pendidikan, Halili juga menyoroti keterbatasan fasilitas Sekolah Dasar (SD) di wilayah tersebut. Ia menilai kondisi ini berpotensi memengaruhi daya tampung siswa, terutama di tengah pertumbuhan kawasan permukiman baru.
Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia menyebut kebutuhan mulai terakomodasi melalui rencana pembangunan di kawasan Grand City, meski saat ini masih menunggu tahap pelaksanaan.
Halili berharap pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat segera direalisasikan. Ia menyebut dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) untuk sejumlah proyek telah mulai disusun oleh dinas terkait, sehingga tinggal menunggu tahap penganggaran dan pelaksanaan.
Namun demikian, ia belum merinci target waktu pelaksanaan proyek tersebut dan mendorong agar prosesnya dapat dipercepat mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak.
“Kalau bisa dipercepat, jangan menunggu terlalu lama. Kebutuhan masyarakat sudah sangat mendesak,” tutupnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan