Negara-negara GCC menolak pungutan tarif kapal di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Iran, AS, dan Israel yang mengganggu jalur energi global.
JEDDAH – Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) menegaskan sikap bersama untuk menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz dengan menolak segala bentuk pungutan tarif terhadap kapal yang melintas di jalur strategis tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan.
Kesepakatan itu muncul sebagai respons atas gangguan serius terhadap aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sejak pecahnya konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel pada 28 Februari lalu. Jalur perairan yang menjadi salah satu urat nadi distribusi energi dunia itu dilaporkan mengalami penurunan stabilitas keamanan.
Para pemimpin GCC menilai, penerapan tarif atau pungutan terhadap kapal dagang berpotensi memperburuk situasi dan mengganggu arus perdagangan global, terutama minyak mentah yang selama ini sangat bergantung pada jalur tersebut.
Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan pentingnya menjamin navigasi yang aman, bebas, dan tidak terhambat di Selat Hormuz, yang selama ini dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Ketegangan di kawasan tersebut meningkat setelah Iran membatasi sebagian aktivitas pelayaran sebagai bentuk respons terhadap tekanan militer dan blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah pelabuhan Iran. Situasi ini kemudian berdampak langsung pada volatilitas pasar energi global dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi internasional.
“Pelayaran melalui Selat Hormuz sangat terganggu sejak perang berkecamuk antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada 28 Februari lalu,” sebagaimana dilansir Sumber Berita, Rabu, (29/04/2026).
Para analis menilai, konsensus GCC ini mencerminkan upaya negara-negara Teluk untuk meredam eskalasi lebih lanjut sekaligus menjaga kepentingan ekonomi regional yang sangat bergantung pada stabilitas jalur perdagangan laut tersebut. Ke depan, tekanan diplomatik diperkirakan akan terus meningkat untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional tanpa hambatan tambahan. []
Redaksi1
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan