Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Bontang menargetkan angka stunting turun menjadi 12,5 persen pada 2026 melalui validasi data, kunjungan rumah, dan intervensi lintas sektor hingga tingkat kelurahan.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menargetkan angka stunting turun dari 17,4 persen menjadi 12,5 persen pada 2026 melalui penguatan intervensi langsung hingga tingkat kelurahan. Strategi itu ditekankan dalam Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2026 di Ruang Rapat Utama Wali Kota Bontang, Senin (18/05/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Agus Haris dan dihadiri sejumlah pemangku kebijakan, sebagaimana dilansir Ppid Setda, Senin (18/05/2026). Agenda ini menjadi forum penyelarasan program lintas sektor agar penanganan stunting tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar menyentuh keluarga sasaran.
Agus Haris menginstruksikan camat, lurah, dan perangkat terkait agar lebih proaktif memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menilai, validitas data dan kehadiran petugas di lapangan menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Kita ingin penanganan stunting ini benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya laporan administratif,” ujar Wawali menegaskan arahannya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasuki, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bontang Eddy Foreswanto, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang Bahtiar Mabe.
Dinkes Bontang merencanakan pengukuran ulang dan timbang serentak pada Juni 2026 sebagai langkah validasi data. Lurah bersama perangkat di bawahnya juga diwajibkan turun melakukan kunjungan rumah untuk menyisir balita yang belum terjangkau pelayanan pos pelayanan terpadu (posyandu).
Dari sisi pencegahan, DP3AKB Bontang menyiapkan intervensi sejak sebelum masa kehamilan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendampingan keluarga, edukasi kesehatan, serta penguatan peran petugas di tingkat kelurahan.
Pemkot Bontang juga akan mengintervensi faktor determinan kesehatan, mulai dari perbaikan sanitasi, akses air bersih, pola hidup sehat, hingga penguatan kawasan bebas asap rokok. Upaya tersebut dinilai penting karena penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi juga kondisi lingkungan dan perilaku hidup masyarakat.
Agar program lebih terukur, Pemkot Bontang mendorong integrasi basis data kesehatan melalui aplikasi Super S dan Si Rindu. Data lokal tersebut akan disinkronkan dengan sistem Aksi Bangda milik pemerintah pusat untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi program.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, seperti penolakan imunisasi, pernikahan dini, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Untuk menjawab persoalan tersebut, peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penyuluh Keluarga Berencana (KB), dan Tim Pendamping Keluarga akan dimaksimalkan.
Pemkot Bontang menilai keberhasilan intervensi di kawasan Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru, dapat menjadi contoh pelaksanaan program di wilayah lain. Melalui pemberian makanan tambahan (PMT), vitamin D, dan seng, sebanyak 18 dari 25 anak di kawasan tersebut berhasil keluar dari garis stunting.
Dengan penguatan data, kunjungan rumah, dan kolaborasi lintas sektor, Pemkot Bontang berharap target penurunan stunting pada 2026 dapat tercapai serta melahirkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. []
Redaksi
