Hutama Karya memperkuat portofolio proyek KPBU lintas sektor untuk mendukung pembiayaan alternatif, konektivitas wilayah, dan pemerataan pembangunan infrastruktur nasional.
JAKARTA – Perseroan Terbatas (PT) Hutama Karya (Persero) memperkuat strategi pembiayaan alternatif infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah tersebut menjadi upaya perusahaan mengurangi ketergantungan pada penugasan pemerintah sekaligus menjawab keterbatasan anggaran negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hingga pertengahan 2026, Hutama Karya telah mengelola sejumlah proyek KPBU lintas sektor, mulai dari pelabuhan, jalan, lintasan pengujian kendaraan, hingga jalan layang. Strategi tersebut menempatkan perusahaan sebagai salah satu pemain penting dalam penyediaan infrastruktur nasional, sebagaimana diwartakan Sumber Berita, Selasa (19/05/2026).
Sejumlah proyek KPBU yang dikelola Hutama Karya meliputi pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo yang saat ini berada dalam tahap operasional dan pengembangan. Selain itu, perusahaan juga telah menyelesaikan Lintasan Pengujian dan Sertifikasi Kendaraan atau proving ground Balai Pengujian Perangkat Kendaraan Bermotor di Jawa Barat yang mulai beroperasi pada Agustus 2025.
Di sektor konektivitas wilayah, Hutama Karya juga terlibat dalam proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena di Provinsi Papua Pegunungan. Proyek lainnya adalah pembangunan jalan layang atau flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat. Kedua proyek tersebut saat ini masih berada dalam tahap konstruksi.
Penguatan portofolio juga dilakukan melalui anak usaha Hutama Karya, yakni PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). Perusahaan tersebut terlibat dalam proyek KPBU Jalan Tol Bogor-Serpong yang saat ini berada pada tahap perencanaan dan desain. Proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memperluas peran HKI dalam pembangunan jalan tol nasional.
Skema KPBU menjadi penting karena memungkinkan Hutama Karya terlibat secara menyeluruh dari tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, hingga pengoperasian. Dengan model tersebut, perusahaan tidak hanya berperan sebagai pelaksana konstruksi, tetapi juga ikut dalam penguatan struktur pembiayaan dan pengelolaan proyek jangka panjang.
Pelaksana Tugas (Plt.) Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan, penguatan posisi perusahaan di sektor KPBU merupakan hasil transformasi kapabilitas internal secara berkelanjutan. Menurut dia, keberhasilan mengeksekusi proyek KPBU bukan hanya pencapaian komersial, tetapi juga bagian dari peran perusahaan sebagai agen pembangunan.
“Di tengah dinamika ekonomi yang menuntut efisiensi, skema KPBU menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang berkualitas tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Kami memastikan setiap proyek yang dikelola tidak hanya memiliki kelayakan finansial yang terukur, tetapi juga memberikan dampak multiplier effect yang nyata bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang,” tutup Hamdani.
Hutama Karya menilai kekuatan finansial, kemampuan memenuhi ekuitas, serta pengalaman teknis dalam mengerjakan proyek strategis nasional menjadi modal penting dalam pengelolaan proyek KPBU. Faktor tersebut dibutuhkan untuk memastikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu pelaksanaan, dan keberlanjutan layanan infrastruktur.
Ke depan, Hutama Karya akan terus memantau dinamika pasar dan menangkap peluang di berbagai sektor infrastruktur baru. Perusahaan juga menyiapkan strategi adaptif melalui penguatan perencanaan proyek, inovasi struktur pembiayaan, dan optimalisasi operasional agar tetap menjadi pilihan utama bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) serta mitra strategis di dalam maupun luar negeri. []
Redaksi
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan